”Bila dibilang banyak kasus penistaan agama yang lebih berat hukumannya, harus dilihat utuh dengan tuntutannya. Yang berat itu karena tuntutannya juga berat,” ungkapnya.
Bila, penegakan hukum menjadi lebih baik, tentunya potensi untuk melakukan rekonsiliasi akan lebih terbuka.
”Konflik ini sebenarnya bukan horizontal, tapi vertical. Antara masyarakat yang terusik rasa keadilannya dan pemerintah. Kalau masyarakat dan masyarakat itu baik-baik saja. yang di Jogjakarta itu kemungkinan karena memang ingin mengacau,” jelasnya.
Sementara Polri menunjukkan keinginannya untuk bisa meredakan situasi yang mulai memanas. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Mabes Polri Brigjen Rikwanto mengatakan, rekonsiliasi, rujuk nasional atau lainnya bisa dilakukan untuk menenangkan semuanya. ”Namun, semua itu tergantung elite,” paparnya.
Polri tentu akan mendukung apapun yang diperlukan demi kebaikan bangsa dan negara. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi terbelah dengan situasi yang ada. ”Harus didukung bila semuanya ingin seperti itu,” terangnya.
(idr/lum/syn)
