PALU EKSPRES, MATARAM – Jumlah guru honorer SMA/SMK sederajat di Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini mencapai 9.000 orang.
Dari jumlah tersebut, Pemprov NTB hanya akan mempertahankan 3.000 honorer saja. Sisanya, 6.000 guru honorer, masih menjadi polemik.
Kebijakan gubernur ini rupanya tidak memuaskan organisasi guru. Sehingga dewan menolak kebijakan ini.
DPRD NTB bahkan mengancam tidak akan mengetok APBD Perubahan 2017 bila honor guru honorer tidak diakomodir dalam belanja perubahan.
Ketua Komisi V DPRD NTB Hj Wartiah menegaskan, guru honor layak dipertahankan dan dipertimbangkan. Sebab mereka sebagai bagian yang turut membantu dunia pendidikan.
Terkait alasan guru honorer tidak diterima karena kekurangan dana, hal itu menurutnya masih bisa dibicarakan kembali.
”Anggaran akan kita cairkan dan dalam waktu dekat. (Komisi V) akan panggil Dinas Pendidikan,” tegas politisi PPP ini.
Menurut Wartiah, guru honor adalah pahlawan, karena selama ini tidak pernah mengeluh terkait penggajian. Seharusnya semangat pengabdian itu diapresiasi dengan mengalokasikan anggaran honor bagi para guru honorer.
”Kita seharusnya bisa merasakan kebatinan para guru honorer yang tulus mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara ini,” katanya.
Terlebih, kata dia, ini menyangkut SDM. Selain itu, selama ini khususnya NTB masih kekurangan tenaga pengajar atau guru. Sebagai wakil rakyat yang membidangi hal ini, Komisi V akan mengawal nasib guru honorer.
Persoalan ini pun sudah dibawa pihaknya untuk dikomunikasikan di tingkat pusat. ”Tetapi pusat pun meminta kepada pemerintah provinsi untuk mencari solusi, hanya saja belum ada solusinya,” paparnya.
Hal senada diungkapkan Ketua Komisi I DPRD NTB H Ali Ahmad. Ia merasa kecewa atas nasib 6.000 guru honorer yang terancam dirumahkan. Ali mempertanyakan, alasan pemerintah mengambil kebijakan itu. ”Pengembangan SDM itu harus dikencangkan, bukan sebaliknya,” tegasnya.
Menurut politisi PAN ini, guru bukan mengharapkan gaji. Gaji, kata dia, bisa diurutkan nomor tujuh dan delapan.
Namun yang menjadi harapan guru adalah perhatian dari pemerintah daerah terhadap mereka. ”Bukan nilai ini (gaji), perhatian yang dibutuhkan,” kata Ali.
