Jika mereka menganggap hal itu mendesak, maka pemerintah mempunyai hak untuk menyusun peraturan tersebut.
Misalnya, ormas yang akan dibubarkan itu dinilai sangat berbahaya, sehingga pembubaran perlu dilaksanakan secepatnya, silahkan saja pemerintah membuat aturan tersebut.
Namun, Politikus Partai Demokrat itu mengatakan, sampai sekarang belum ada situasi genting yang memaksa pemerintah membuat Perppu.
Tidak ada kondisi mendesak yang bisa dijadikan asalan untuk menyusun peraturan tersebut. Semuanya masih berjalan normal. Tidak ada ormas yang membahayakan dan mendesak dibubarkan.
Sebenarnya, tutur dia, pembubaran ormas melalui pengadilan sudah sangat fair. Sebab, terang dia, hakim yang akan menilai apakah ormas itu perlu dibubarkan atau tidak.
Jadi, bukan pemerintah yang menilai. Jika sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah, mereka akan dengan mudah membubarkan ormas.
Legislator asal Surabaya itu menjelaskana, pembentukan Perppu akan membahayakan ormas lain. Menurutnya, sebenarnya yang disasar adalah satu ormas, tapi ormas lain juga akan terkena dampaknya.
Jadi, ormas lain yang dianggap tidak sesuai dengan pemerintah akan dengan mudah dibubarkan tanpa melalui pengadilan. “Yang ditembak satu, tapi yang kena banyak,” ucap dia.
Tentu akan banyak pihak yang dirugikan. Jika pemerintah seenaknya membubarkan ormas dengan berdasarkan Perppu, maka potensi perlawanan akan semakin kuat.
Tidak perlu lagi pergi ke pengadilan untuk pengajukan pembubaran. Dengan mudah organisasi yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah akan menjadi target pembubaran.
Dia menambahkan, pemerintah perlu hati-hati dalam menyikapi persoalan ormas. Pembentukan Perppu harus dikaji secara matang. Apakah kebijakan itu sudah tepat dilaksanakan.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan masukan kepada pemerintah agar membuat Perppu untuk membubarkan ormas.
Dengan peraturan itu, pembubaran tidak perlu lewat pengadilan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun melakukan kajian terhadap usulan tersebut.
(lum/bay)
