PALU EKSPRES, PALU – Skandal auditor senior BPK RI yang memperjualbelikan predikat WTP dengan pejabat Kemenkes tak pelak mengemuka pada momen penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemda tahun anggaran 2016, di BPK RI Perwakilan Sulteng.
Seliweran isu yang mempertanyakan keabsahan predikat WTP itu, menyeruak di kalangan terbatas para pejabat yang memadati aula lantai III BPK RI Perwakilan Sulteng, Rabu 31 Mei 2017. Namun beberapa pejabat keuangan yang dimintai pendapat rata-rata membantah ada deal dengan auditor demi memperoleh predikat WTP.
“Kami murni tidak ada deal apa pun dengan auditor,” bantah pejabat Bagian Keuangan Kabupaten Banggai Laut, Idhamsah Tompo, yang kali ini hanya kebagian predikat wajar tanpa pengecualian (WDP).
Empat daerah yang diganjar BPK Provinsi Sulteng dengan wajar tanpa pengecualian (WTP) adalah Pemkab Banggai, Pemkot Palu dan Pemkab Morowali serta Tojo Unauna. Bahkan untuk Kota Palu dan Banggai mencatat lima kali berturut turut memperoleh WTP.
WTP adalah sebuah capaian tertinggi bagi aparatur pemerintah di bidang tata kelola keuangan, karena dinilai sistem laporannya memenuhi standar akutansi negara. Senang bukan kepalang menghiasi wajah para kepala daerah dan ketua DPRD yang datang kompak menerima predikat WTP di Kantor BPK Sulteng.
Ketua BPK Sulteng Bayu Sabartha pun tak kalah senangnya. Sebaliknya, lima daerah yang hanya mendapat wajar dengan pengecualian (WDP), respons bupati dan ketua DPRD nya terlihat datar tidak ada luapan emosi berlebihan.
Lima daerah dengan predikat WDP adalah, Kabupaten Banggai Laut, Poso, Donggala dan Parigi Moutong serta Tolitoli.
Kepada sejumlah jurnalis, Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah, Bayu Sabartha, tentu saja membantah anak buahnya main mata dengan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) demi untuk mendapatkan predikat WTP. Namun sebagai korps BPK, dirinya mengaku kecewa dengan perilaku auditor tersebut sekalipun ulahnya itu tidak sampai mereduksi integritas auditor BPK lainnya di tanah air.
“Kecewa, iya tapi saya menjamin hal itu tidak terjadi di sini,” jaminnya. Ditanya apakah ada perubahan terhadap standard operating procedure (SOP) di BPK Sulteng, Sabartha mengaku sejauh ini SOP nya berjalan seperti semula.
Sebenarnya kata dia, antisipasi terhadap dugaan adanya auditor yang nakal, pengawasannya berlapis. Sehingga tidak mudah bagi seorang petugas audit melakukan praktek di luar prosedur standar, karena setiap langkahnya diawasi oleh tim internal bernama inspektorat.
“Kami tidak bisa main-main karena taruhannya adalah integritas auditor dan kredibilitas lembaga,” katanya.
(kia/Palu Ekspres)
