Jadwal kunjungan yang diagendakan dalam waktu dekat ini katanya, akan mempelajari pola penanganan illegal fishing dn destructive fishing yang diterapkan oleh Provinsi Kepri.
“Sebagai provinsi yang berada di jazirah yang rawan akan terjadinya illegal fishing dan destructive fishing, Kepri dinilai berhasil menekannya,” ujarnya.
Selanjutnya, kata Yanber, pola yang dilaksanakan oleh Kepri tersebut, akan diterapkan di Sulteng, terutama di wilayah perairan yang rawan akan terjadinya illegal fishing dan destrukctive fishing, seperti di Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut.
Namun sebelumnya, tambah Yanber, pihak Pemerintah Provinsi Kepri telah berkunjung ke Sulteng untuk mempelajari teknologi budidaya ikan bandeng dengan sistem keramba di perairan laut di bawah kolong dermaga pelabuhan perikanan Donggala.
Selain itu, pihak Pemerintah Provinsi Kepri mempelajari teknologi budidya supra intensif udang vannamei yang dikembangkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulteng di tambak percontohan di Kelurahan Mamboro, Palu Utara, Kota Palu.
Yanber pada kesempatan itu tak lupa menyampaikan permohonan maaf Kepala DKP Sulteng Hasanuddin Atjo karena tidak bisa menghadiri rapat koordinasi tersebut. Karena pada saat bersamaan, Kepala DKP Sulteng menghadiri pertemuan dengan badan dunia yang mengurusi soal pangan (FAO) untuk persiapan kegiatan di Kamboja.
“Pak Kadis rencananya sebagai salah satu pemateri yang akan dilaksanakan oleh FAO di Kamboja nantinya,” ujarnya.
(fit/Palu Ekspres)
