“Besar harapan saya selaku Pemerintah Provinsi, dengan adanya UPT ini, bisa memberikan pelayanan yang prima dan turut berkontribusi, atas percepatan reformasi birokrasi di Sulteng. UPT BKN ini sangat strategis, untuk melayani urusan kepegawaian dan meningkatkan kompetensi ASN di Sulteng,” kata Gubernur.
Gubernur menambahkan, dengan adanya UPT BKN, para ASN Sulteng akan dapat mengembangkan karirnya, dengan mengacu pada kesesuaian antara kompentensi pegawai dengan jabatan yang dipercayakan.
Dengan demikian lanjut Gubernur, tiap pegawai ASN di Sulteng akan dapat didayagunakan dan ditempatkan secara benar dan tepat, berdasarkan background pendidikan, bakat, kompetensi dan potensinya masing-masing. Hal ini dinilai akan menjamin profesionalisme kerja ASN, dalam membangun daerah dan melayani masyarakat.
“Permasalahan kepegawaian sat ini sangat dinamis, dengan berdirinya UPT ini, kami harapkan dapat memberikan pelayanan yang semakin dekat, baik kepada PNS maupun masyarakat, dalam hal fasilitas CPNS dan sekolah kedinasan, ujian dinas dan penyesuaian ijazah, pemetaan kompetensi jabatan, seleksi jabatan struktural, tes kompetensi bidang dan assesmen ASN,” lanjut Gubernur.
UPT BKN di Palu merupakan UPT kedelapan yang diresmikan oleh BKN sejak tahun 2016. Berdirinya UPT BKN Palu ini, merupakan kerjasama BKN dengan Pemerintah Provinsi Sulteng, dalam bentuk perjanjian pinjam pakai bangunan gedung milik Pemprov Sulteng, berupa bangunan bagian tengah gedung eks Dinas Cipta Karya dan Perumahan Tata Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
Perjanjian peminjaman ini, berlangsung selama 5 tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemprov dengan BKN, pada tanggal 27 April 2017 lalu.
Turut hadir dalam peresmian tersebut, Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar, Sayadi, Bupati Donggala, Kasman Lassa, Bupati Sigi, Muh. Irwan, serta para pejabat di lingkungan BKN dan Pemprov Sulteng lainnya.
(abr/Palu Ekspres)
