“Tidak bisa lagi semata-mata kader lalu automatically menjadi calon bupati. Tidak seperti itu, tapi kebijakan DPP harus melalui survei,” tandas Amran pada konferensi pers di Sekretariat Golkar Sulteng, Rabu 12 Juli 2017.
Soal kandidat yang diusung, Amran yang didampingi Sekretaris DPD Golkar Donggala Syafri Laupa mengatakan, ada pengecualian. Misalnya, kader incumbent, akan mendapat prioritas tertinggi untuk diusulkan. Bahkan bisa tanpa survei.
Namun di luar itu, semua harus melalui survei untuk menakar elektabilitas kandidat. Tidak hanya kader Golkar, kandidat di luar kader partai juga akan disurvei. Ada beberapa lembaga survei di Indonesia yang sudah bekerjasama dengan DPP Golkar untuk melakukan survei pilkada di seluruh Indonesia.
Lembaga survei itu sambung Amran dikenal mempunyai track record yang bagus dengan kredibilitas yang mumpuni. Antara lain, Lembaga Survei Indonesia (LSI), Indo Barometer dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Tiga daerah di Sulawesi Tengah yang akan menggelar pilkada serentak pada 27 Juni 2018, bisa menggunakan konsultan politik yang sudah bekerjasama dengan DPP Golkar tersebut.
Soal pendanaannya, Amran enggan membeber lebih detail. Namun informasi yang dihimpun Palu Ekspres belum lama ini, akan ada pola sharing pembiayaan yakni 40:40:20. DPP dan DPD I masing-masing menanggung 40 persen dan sisanya 20 persen ditanggung oleh DPD yang akan menggelar pilkada.
Golkar sekali lagi tegas Amran menghindari tidak menggunakan dana dari kandidat semata-mata untuk menjaga kualitas dan objektifitas hasil survei.
“Jadi tidak ada istilah survei by order, karena itu kandidat tidak dipunguti uang untuj survei,” tekannya dengan nada tinggi. Namun ia mempersilakan jika kandidat melakukan survei untuk menakar keterpilihan dirinya.
“Silakan saja tapi ukuran kami jelas dan tegas, yakni survei yang diendorse partai,” ucapnya. Sikap ini juga menegaskan politik tanpa mahar yang diusung Golkar pada Pilkada serentak kali ini.
