Kandidat tidak akan dimintai uang ”tanda jadi” atau ”mahar” atau ”persekot” atau istilah istilah lainnya sebagaimana cerita pilkada tempo dulu. Namun jika ada yang berkonsekwensi biaya maka itu akan dibicarakan transparan dan demokratis. Misalnya dana saksi. Itu mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar.
Misalnya biaya ditanggung renteng antara kandidat dan parpol. ”Tapi itu bicaranya di atas meja. Dibahas terbuka dan demokratis. Sebagai Ketua Tim Pilkada Serentak, saya menjamin itu,” ungkap Sekretaris DPD Golkar Sulteng itu.
Selanjutnya ia mengatakan, pada beberapa hari kedepan, DPD Golkar Sulteng akan menggelar rapat tim pilkada diperluas. Rapat kali ini akan menyertakan tim pilkada di tiga daerah yang punya hajatan pilkada, Parigi Moutong, Donggala dan Kabupaten Morowali.
Pada rapat tersebut, sudah akan membahas pendaftaran kandidat di tiga daerah. Sekaligus membahas kemungkinan koalisi dengan partai lain. Pilihan koalisi mutlak dilakukan setelah melihat realitas politik yang tidak memungkinkan mengusung kandidat sendiri.
Menjawab pertanyaan wartawan, pembukaan pendaftaran dianggap terlalu cepat, padahal pilkada baru akan digelar setahun lagi, Amran tidak mempermasalahkannya. ”Justru bagus.” kata dia.
Golkar ternyata punya pengalaman traumatis di pilkada beberapa tahun lalu. Dimana Golkar tidak satu pun mengajukan calon. Bukan karena ketiadaan kader jagoan. Melainkan kalah cepat sehingga peluang politik direbut kompetitor lainnya.
