PALU EKSPRES, PARIMO – DPRD Parigi Moutong (Parimo) menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan Bupati Parimo atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016.
Rapat Paripurna DPRD Parimo ke- VIII masa persidangan II tahun sidang 2017, dengan agenda penjelasan Bupati Parigi Moutong (Parimo), atas raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2016, Selasa (11/7).
Wakil Bupati Parimo, Badrun Nggai dalam laporannya mengungkapkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah memberikan predikat wajar dengan Pengecualian (WDP), atas laporan keuangan daerah tahun 2016.
“Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2016 yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keungan, pemeriksaan di tunjukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar akuntansi, efektifitas, sistem pengendalian dan kepatuhan terhadap aturan,”jelasnya.
Wakil Bupati juga menyebutkan, pendapatan daerah setelah perubahan pada tahun 2016, senilai Rp 1.509.859.443.651, yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), senilai Rp 85 miliar lebih , dana perimbangan Rp 1 Triliun lebih, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 2 miliar lebih.
Sedangkan total belanja langsung dan tidak langsung senilai Rp 1.564.698.486 dan yang terealisasi sampai 31 Desembar 2016 Rp 1.461.272.504.564.
Pada rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD Parimo, Santo SE, dan didampingi Wakil Ketua Abdul Haris Lasimpara dan juga dihadiri sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Parimo.
Pada laporan terakhirnya, Badrun Nggai menyampaikan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2016 senilai Rp 62 miliar lebih.
(mg4/Palu Ekspres)
