PALU EKSPRES, PALU – Sejumlah warga Jalan S Parman Palu menggugat Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Palu ke Pengadilan Negeri Palu. Gugatan itu terkait klaim RRI Palu atas sebidang lahan yang mereka tempati mendirikan kios.
Gugatan dengan nomor registrasi 78 tahun 2017 itu bergulir setelah pihak RRI menerbitkan surat peringatan dan perintah pembongkaran sejumlah bangunan kios yang terletak ditepi jalan S Parman tepatnya nomor 30.
Koordinator pemilik kios, Irfan Deni Pontoh menyebut, lahan tempat berdirinya kios adalah lahan milik Pemkot Palu yang notabene milik negara. Prinsipnya kata dia, warga akan bersedia meninggalkan lokasi itu jika satu waktu Pemkot ingin menggunakan lahan itu.
“Tapi kalau RRI yang kemudian memerintahkan untuk dibongkar, kami tidak terima. Karena mereka (RRI) juga tidak punya wewenang,”sebut Irfan.
Sementara pemilik kios yang berjumlah empat orang jelasnya adalah anak-anak dari pensiunan pegawai RRI Palu yang telah menempati lahan itu sejak tahun 1975-1980.
Lahan dan bangunan yang ditempati dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan RI nomor 228/KEP/MEMPEN/1997. Artinya jelas Irfan, penempatan lahan bangunan juga memiliki kekuatan hukum.
Sedangkan alas hak yang dimiliki RRI hanya berupa sertifikat hak pakai nomor 177/Besusu yang dulunya diperuntukkan bagi Departemen Penerangan RI untuk RRI Regional I Palu.
Namun sertifikat hak pakai itu tidak pernah diterbitkan secara hukum atau konversi pengalihan atas nama LPP RRI Palu menyusul dibubarkannya departemen penerangan.
“Artinya sertifikat hak pakai itu telah lampau 25 tahun dan tidak pernah diperpanjang atas nama LPP RRI Palu. Dengan begitu status tanah kembali pada negara,”jelasnya.
Saat ini lanjut Irfan, khusus tanah di tepi jalan seluas 15 meter merupakan tanah Pemkot Palu yang telah masuk dalam daerah milik jalan (Damija). Damija kini telah ditandai dengan patok tanda batas.
