PALU EKSPRES, PALU – Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat (Ormas) disikapi jajaran Muhammadiyah Sulteng.
Sekretaris Muhammadiyah Sulteng, Amin Parakkasi menilai, publik sudah jamak memahami latar dari penerbitan PERPPU itu bersifat tendensius. Meski pemerintah kukuh membantahnya.
Karena menurutnya PERPPU itu lahir dari penafsiran sepihak. Pemerintah menganggap adanya Ormas yang bertentangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. “Secara pribadi dan lembaga kami memahami itu tidak prosedural,”kata Amin.
Sebagaimana peruntukannya, PERPPU jelas Amin harusnya lahir ketika ada persoalan darurat yang mengancam negara. Karena itu aneh menurutnya PERPPU justru lahir disaat negara aman-aman saja. Tak ada sesuatu persoalan yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Pertanyaan saya, siapa yang mengancam NKRI,”tanya Amin.
Penafsiran sepihak itu terlihat ketika pemerintah memutuskan membubarkan Hizbuh Tahrir Indonesia (HTI).
Pemerintah menyatakan HTI adalah Ormas yang bertentangan Pancasilan dan UU namun tak pernah membuktikan HTI menjalankan organisasinya dengan cara-cara yang bertentangan Pancasila dan UU.
“HTI juga tidak memiliki kekuatan pasukan. Apa yang dikawatirkan jika mereka memang betul ingin melakukan perlawanan terhadap negara,” jelasnya.
Pihaknya kawatir Pembubaran HTI dan penerbitan Perppu hanya menjadi bantu loncatan pemerintah untuk memberangus ormas lainnya. Utamanya Ormas yang sering mengkritik pemerintah maupun bertentangan secara politik.
Muhamadiyah pun menurutnya bukan tidak mungkin bisa dibubarkan. Apalagi front pembela islam yang notabene menjalankan program selaras dengan pemerintah dalam hal melawan kemungkaran.
“Jangan sampai ada kritik sedikit saja dari ormas langsung disikat,”katanya.
Menurutnya, program khilafah HTI yang diduga menentang NKRI belum saatnya dijadikan dasar Pembubaran. Karena program itu hanya salahsatu dari sekian banyak program lain yang dilaksanakan.
Muhammdiyah jelasnya tidak melihat itu sebagai ancaman. Karena internal Muhammadiyah sendiri tidak sepaham dengan kekhilafaan itu.Apalagi menjalankan visi organisasi kearah Hilafah.
Umat islam menurutnya tidak akan menghianati negara. Karena pancasila sendiri adalah hadiah umat islam kepada negara ini.
Sebaiknya kata Amin Presiden menertibkan Perppu tentang narkoba dan korupsi. Narkoba saat ini sudah sangat darurat dan mengancam karena telah masuk pada Pusaran penegak hukum. Yang pada prinsipnya lebih berbahaya dari teroris.
Atau kata Amin PERPPU yang mengatur soal gerakan makar. Yang secara nyata mendeklarasilkan diri ingin mendirikan negara dalam negara.
Namun demikian terkait PERPPU, Muhammadiyah menurutnya memang menolak namun tidak akan mengambil langkah penolakan dengan represif.
Muhammadiyah kata Amin sudah cukup lama mengawal negara ini. Kadernya mampu menempatkan diri pada urusan agama dan urusan negara.
Terkait pemblokiran situs telegram, Amin juga berpendapat terlalu berlebihan. Apakah benar sudah ada faham radikal yang disebarkan melalui media itu. Harusnya itu juga ditelusuri lebih jauh sehingga tidak menjadi penafsiran sepihak pemerintah semata.
Meskipun ada jelas Amin, umat islam tidak lantas serta merta akan mudah terpengaruh. “Itu hanya asumsi bahwa umat islam bisa terkonsolidasi lewat media sosial begitu untuk menerima faham-faham radikal,” ujarnya.
Radikal pun menurut dia juga hanya berdasarkan penafsiran sepihak.
Yang perlu diantisipasi adalah ancaman ancaman dari luar. Banyak pihak menurutnya yang menginginkan negara ini menjadi besar dengan kekuatan islam didalamnya. Islam di indonesia pada prinsipnya kata Amin bukan hanya melakukan tugas agama.
Islam bagian NKRI yang lahir dari perjuangan panjang.
“Justru yang kami khawatir, kalau islam terus dibenturkan dengan negara, maka bukan tidak mungkin negara ini akan betul-betul goyang,”demikian Amin.
(mdi/Palu Ekspres)
