PALU EKSPRES, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku pasrah atas keputusan Mahkamah Konstitusi(MK) yang menolak gugatan pengelolaan SMA/SMK. Meski demikian, pihaknya akan tetap berupaya agar pengelolaan SMA/SMK bisa kembali lagi ke pemkot.
Risma menjelaskan, upaya tersebut adalah dengan mengirimkan data anak putus sekolah (drop out/DO) di Surabaya ke berbagai elemen. “Aku sudah kirim data anak putus sekolah ke Presiden Jokowi, bahkan sampai ke MK,” ujarnya ketika ditemui di Balai Kota, Jumat (21/7).
Menurutnya, hingga saat ini pihaknya sudah mengirimkan tiga kali data anak putus sekolah ke presiden dan MK. Dari data tersebut, total ada 107 anak Surabaya berjenjang SMA/SMK yang putus sekolah. “Aku nggak tahu apa data yang aku kirim bisa mengubah putusan (MA) atau nggak,” lanjut wanita berhijab ini.
Selain itu, Risma rajin mengirimkan data tarif uang gedung SMA/SMK di Surabaya. Bahkan, biaya SPP juga ikut dicantumkan dalam pengiriman data tersebut. “Kami semua punya data per anak yang kami kirim. Alamat siswa juga lengkap di situ,” jelasnya.
Risma mengaku, data yang ia dapat merupakan laporan langsung dari warga. Ia menerangkan, banyak warga yang mengadukan keluhan pelayanan SMA/SMK secara langsung ke dirinya. Karena itu, ia langsung meneruskan keluhan warga tersebut kepada presiden dan MK.
(sb/gus/jek/JPR)
