Penandatangan berita acara serah terima digelar di ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (26/7). Bupati/walikota, ketua DPRD dan kepala kejaksaan negeri (Kajari) seluruh kabupaten hadir dalam acara tersebut.
Kepala BKKBN Pusat dalam kesempatan itu diwakili Kepala Pusat Penelitian,Pengembangan KB dan KS, Florisa Julian.
Kepala BKKBN Sulteng, Agus Putra Proklamasi menjelaskan pengalihan ini sedianya dilaksanakan 1 Januari 2017.
Namun sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas, 30 Mei 2016 belum memperkenalkan pengalihan status tersebut.
“Sehingga alokasi anggaran belanja pegawai PKB dan PLKB tetap dialokasikan pada APBD masing-masing hingga Desember 2017,”kata Agus.
Staf Ahli Gubernur Sulteng Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kesra, Rusdi B Rioeh dalam sambutan gubernur menyambut baik penyerahan pengalihan status tersebut. Menurutnya, setelah pengalihan status itu seluruh pegawai diharap meningkatkan kualitas SDM. Karena itu dia meminta BKBBN harus megintervensi melalui pelatihan-pelatihan.
“Karena mengingat pentingnya peran penyuluh ini maka mereka harus cerdas dalam mengedukasi,”kata Rusdi.
Rusdi juga meminta pihak BKKBN meningkatkan materi penyuluhan petugas pada upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba serta ajakan untuk bertani. Ini mengingat Sulteng saat ini peringkat ke 15 pemakai narkoba dan sementara berupaya mendorong sektor pertanian sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi.
“Ini bukan tugas pokok, tapi bisa diperbantukan kesitu,”harapnya. Kepada pemerintah daerah, Rusdi berpesan agar dapat memberi sokongan anggaran untuk membiayai fasilitas penunjang kegiatan penyuluhan.
“Dengan begitu sasaran program yang ingin dicapai bisa terealisasi secara maksimal,”pungkasnya.
(mdi/Palu Ekspres)
