PALU EKSPRES, PARIGI – Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) akan menjadi salah satu daerah dampingan pihak KPK dalam menggunakan anggaran. Dengan adanya langkah semacam ini, menjadikan salah satu nilai positif bagi daerah karena akan terhindar dari terjadinya tindak pidana korupsi nantinya.
“Parimo akan menjadi daerah dampingan karena mereka menunjuk langsung,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Parimo H. Ardi Kadir, S.Pd, MM saat ditemui wartawan di kantor DPRD, Senin (21/8).
Sekaitan hal itu, Bupati bersama 14 Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) diundang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta belum lama ini, terkait penanganan serta pencegahan korupsi dilingkup pemerintah daerah.
14 OPD yang mendampingi yakni, Sekretaris Daerah, Kepala Bappedalitbangda, Inspektur Inspektorat, Kadis PUPRP, Kadis Perumahan, Kadis Kesehatan, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kepala RSUD Anutaloko Parigi. Selanjutnya, Kadis PMD, Kadis TPHP dan Pertanian, Kadis Perikanan, Kepala BPKAD, Kaban Pendapatan serta Kadis Perindag.
Sekda Parimo mengatakan, keberangkatan kepala daerah dan pimpinan OPD dimaksud adalah untuk diberikan arahan dalam pencegahan serta penanganan korupsi di Kabupaten Parimo. Bupati dan 14 OPD tersebut nantinya akan diterima oleh bagian pencegahan tindak pidana korupsi di Jakarta.
“Kemarin pak bupati bersama dengan beberapa pimpinan OPD termasuk saya sendiri diundang mendampingi untuk malakukan kesepakatan pemeberantasan korupsi,” ujarnya.
Lanjut dikatakannya, selain pemberian arahan oleh KPK, pihaknya juga menyetujui MoU yang telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Parimo untuk ditindaklanjuti antarkedua lembaga tersebut.
Pada pertemuan itu pula kata dia, banyak hal yang dibahas, di antaranya terkait penggunaan anggaran baik APBN maupun APBD.
Kemudian, saat ini Pemda telah berupaya melakukan berbagai perbaikan sistem keuangan daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksud agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan tidak akan menjadi temuan nantinya.
Ia berharap, dengan adanya kerjasama antara KPK dan Pemda Parimo yang dituangkan kedalam MoU dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, serta dapat mengontrol penggunaan anggaran daerah yang berada dilingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Parimo.
(mg4/Palu Ekspres)
