PALU EKSPRES, PALU – Belanja daerah Kota Palu dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBDp) 2017 lebih besar dari nilai pendapatan daerah. Data itu sesuai penyampaian Asisten I Pemkot Palu, Rifani Pakamundi, membacakan sambutan walikota pada rapat paripurna DPRD Palu tentang Ranperda APBDp tahun 2017, Kamis (24/8).
Rifani menyebutkan, pendapatan daerah dalam APBDp 2017 sebesar Rp1,301 trilyun. Sedangkan belanjanya sebesar Rp1,302 trilyun. Artinya terdapat selisih kurang lebih Rp1,5 miliar antara nilai belanja dan pendapat.
Dalam sambutannya Rifani menyebut rincian APBD-p tahun 2017 yang sebelumnya ditarget kurang lebih Rp1,3 trilyun, bertambah kurang lebih Rp3,1 miliar. Sehingga menjadi Rp1,3 triliun lebih. Pendapatan daerah tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) yang sebelumnya ditarget Rp282,9 miliar, berkurang Rp98,9 juta sehingga menjadi Rp281,9 miliar.
Sementara dana perimbangan yang semula ditarget Rp942,5 miliar, kata Rifani bertambah Rp1 miliar lebih sehingga menjadi Rp943,6 miliar lebih. Untuk lain-lain pendapatan yang sah , semula ditarget Rp73,3 miliar, bertambah Rp2,1 miliar sehingga menjadi Rp75,5 miliar lebih.
Kemudian perubahan belanja daerah tahun 2017. Semula menurutnya ditarget Rp1,2 trilyun lebih, bertambah Rp24,9 miliar sehingga menjadi Rp1,3 triliun. Selanjutnya belanja tidak langsung. Rifani menjelaskan belanja tidak langsung semula ditarget Rp616,8 miliar. Namun berkurang sebesar Rp35,9miliar, sehingga tinggal menjadi Rp580,8 miliar.
Pada belanja langsung yang semula ditarget Rp660,9 miliar ujarnya mengalami ketambahan sebesar Rp60,8miliar sehingga menjadi Rp721,8 miliar.
Pembiayaan tahun anggaran 2017 meliputi penerimaan pembiayaan daerah yang semula ditarget Rp9,7 miliar, bertambah Rp22,7 miliar. Sehingga menjadi Rp32,5 miliar yang berumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp29,9miliar bertambah Rp970,1 juta sehingga menjadi Rp30,9 miliar lebih.
Anggota DPRD Palu, Rusman Ramli dimintai tanggapan tentang data pendapatan dan belanja itu berpendapat, Pemkot harusnya lebih inovatif lagi menggenjot pendapatan asli daerah (PAD). “Ini kecendrungan menurun sejak tahun 2015,” kata Rusman.
