PALU EKSPRES, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Jenderal TNI (Purn) Wiranto, meminta waktu untuk menyelesaikan polemik pembelian senjata di luar institusi TNI secara internal.
Dia menyebutkan persoalan ini seharusnya tidak menjadi komoditas publik, karena ada masalah-masalah yang perlu diselesaikan dengan cara koordinasi antar lembaga di bawah koordinasinya.
Ini disampaikan Wiranto, saat ditanya wartawan soal tertahannya senjata api (senpi) milik Brimob di gudang kargo Bandara Soekarno-Hatta, usai mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10).
“Biarkan kami, berikan kesempatan ke saya untuk sama-sama dengan Panglima TNI, dengan Kapolri, BIN, dengan Pindad dan siapa pun yang terlibat pengadaan senjata, biar kami koordinasi menyelesaikan itu,” ucap Wiranto.
Mantan Panglima ABRI ini berjanji akan menyampaikan hasil koordinasi internal tersebut kepada media. Wiranto menyatakan, tidak semua harus disampaikan kepada masyarakat mengenai persoalan ini karena ada diskursus.
Untuk itu, dia meminta jangan ada spekulasi. Utamanya pihak-pihak yang tidak memahami persoalan tersebut. Apalagi, hingga saat ini dia selaku Menkopolhukam, Panglima TNI maupun Kapolri belum bicara apa pun.
“Oleh karena itu stop dulu itu (berkomentar-red). Kami akan koordinasi internal, akan saya sampaikan kepada publik, saya akan sampaikan, pasti,” pintanya.
Wiranto memastikan terkait isu pembelian senjata api ini, tidak ada yang mengancam keamanan nasional. Karena itu, masalah internal tersebut akan segera diselesaikan. Termasuk soal impor senjata yang diakuinya memang ada.”Itu nanti kita bicarakan. Ya impor ada, kalau kita gak produksi ya impor. Tapi yang bagaimana, untuk siapa, dananya dari mana, undang-undangnya bagaimana, kita semua sesuaikan, tapi gak perlu kita bicarakan di publik,” jelas dia.
(fat/jpnn)
