PALU EKSPRES, JAKARTA – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo protes karena anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mengawal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan senjata lengkap seperti mau menangkap teroris.
Selain itu, Komisi yang membidangi hukum ini protes karena kadang OTT tidak diketahui oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).
“Seperti peristiwa (OTT) di Malang tidak boleh terjadi lagi di mana Saudara Kapolda tidak tahu ada kegiatan hukum di sana. OTT yang diberitahu (KPK) hanya Kapolres-nya,” kata Bambang saat memimpin rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di gedung parlemen, Jakarta, Kamis (12/10).
Bambang menuturkan, penggunaan aparat bersenjata untuk pengamanan OTT tidak boleh berlebihan. Komisi III DPR melihat aparat menggunakan senjata lengkap seperti mau menangkap teroris. Padahal yang ditangkap adalah pejabat negara yang tidak mungkin punya pasukan bersenjata.
“Jadi, kalau ada Kapolda tidak tahu ada kegiatan OTT, Kapolri harus berikan sanksi yang tegas karena Kapolda bertanggung jawab terhadap wilayah hukumnya terkait ancaman dan gangguan,” ungkap politikus Partai Golkar ini.
(boy/jpnn/fajar)
