PALU EKSPRES, PALU – Rapat tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (TEPRA) dan perogram pembangunan tahun anggaran (TA) 2017 tingkat Pemprov Sulteng, kembali digelar untuk periode September 2017.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan SDA, sekaligus sekretaris TEPRA, Tuty Hamid, menyatakan realisasi anggaran hingga 30 september 2017 telah menembus Rp2,033trilyun lebih atau terealisasi 56,49 persen. Itu terealiasi dari total pagu APBD Sulteng TA 2017 sebesar Rp3,5 triliun lebih. Realisasi terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung.
Pagu belanja langsung Rp1,4trilyun lebih dan pagu belanja tidak langsung Rp2,1 triliun lebih. Hingga 30 September 2017, realisasi belanja langsung yaitu sebesar Rp769,7milyar atau 53,14persen dari total pagu.
Sedangkan realisasi belanja tidak langsung yaitu Rp1,2trilyun lebih atau terealisasi 58,77persen dari total pagunya. Tuty kemudian membeberkan realisasi fisik yaitu sebesar 61,14persen. Selanjutnya realisasi anggaran belanja pegawai. Menurutnya setiap bulan realiasi belanja pegawai sebesar 6,54persen.
“Hingga bulan September dapat terealisasi sebesar 58,9persen. Serapannya tidak maksimal diakibatkan adanya ASN pensiun, mutasi dan juga serapan TP tidak terbayar full,”bebernya. Selanjutnya belanja non pegawai. Belanja ini terdiri dari belanja bantuan hibah, bantuan sosial bagi hasil kabupaten/kota , bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
Tuty menjelaskan, sisa pagu terbesar yang belum terealisasi terdapat pada belanja hibah ( Dana BOS) sebesar Rp183,5milyar lebih dan belanja bagi hasil
(pajak daerah) sebesar Rp167,1milyar lebih. “Belanja tersebut dapat terserap pada triwulan IV nanti,”jelasnya. Secara nasional tambahnya, capaian realisasi belanja APBD Sulteng berada pada posisi sebelas dari 34 propinsi. Untuk hasil evaluasi realisasi anggaran untuk kabupaten/kota se Sulteng, capaian realisasi anggaran Kabupaten Buol berada pada posisi pertama. Disusul Banggai Laut, Kota Palu.
“Sedangkan capaian realiasis paling rendah sesuai hasil evaluasi adalah Kabupaten Parigi Moutong,”pungkasnya. Gubernur Sulteng, Longki Djanggola pada kesempatan itu menyampaikan agar seluruh OPD dapat merealisasikan dan melaksanakan seluruh kegiatan tepat waktu.
“Dan seluruh kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dapat bermanfaat yang besar kepada masyarakat,” harapnya. Gubernur Longki mengingatkan OPD yang menangani dana hibah dan bantuan untuk berhati – hati dalam pengelolaannya.
Karena OPD pengelolah tidak memberikan anggaran itu jika tidak menyodorkan proposal permohonan. Agar penerimanya jelas. “Karena kalau tidak jelas akhirnya kita yang kena getahnya. Dan kalau jelas proposalnya untuk apa bantuan yang diberikan maka hal itu pasti dapat dipertanggungjawabkan,”tekan gubernur. Terkait pelaksanaan kordinasi dan supervisi KPK, Longki meminta seluruh OPD segera mempersiapkan diri untuk tindaklanjuti korsup KPK. “Korsup KPK rencananya akan kembali digelar akhir Oktober 2017 ini,”pungkasnya.
(mdi/Palu Ekspres)
