PALU EKSPRES, PARIGI – Ketua Panita Pendaftaran Calon anggota PPK dan PPS, Haris pada konferensi pers di Kantor KPU Parimo, Senin (23/10/2017), mengatakan, kurang lebih 14 desa di Kabupaten Parigi Moutong mengalami kekurangan pendaftar calon anggota PPK dan PPS, yang nantinya akan bertugas pada pelaksanaan tahapan Pilkada Parimo.
Ia mengungkapkan, sejak dilaksanakan tahapan pembukaan pendaftaran tanggal 12 hingga 20 Oktober 2017, jumlah pendaftar 332 orang dan PPS sebanyak 1.657 orang.
“Antusias masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkada yang ingin menjadi anggota PPK dan PPS di desa cukup tinggi, terlihat dengan banyaknya jumlah pendaftar,” ujarnya.
Hanya saja kata dia, setelah dilakukan tahapan seleksi berkas dari tanggal 21 Oktober kemarin, ada sedikit kendala untuk calon anggota di tingkat PPS. Kendalanya yakni, ada 14 desa yang kurang dari tiga orang calon pendaftarnya sesuai dengan ketentuan jumlah PPS per desa.
Sehingga, berdasarkan ketentuan pada Peraturan KPU, jika hingga batas waktu pendaftaran tidak ada pendaftar, pihaknya harus menyurat ke Pemerintah Desa untuk meminta rekomendasi usulan siapa yang akan menjadi anggota PPS di desa tersebut.
“Kami sudah layangkan suratnya kepada 14 desa yang pendaftar PPS-nya kurang agar memberikan rekomendasi siapa yang akan menjadi anggota PPS, “katanya.
Apabila hingga batas waktu yang ditentukan, pihak Pemerintah Desa tidak juga memberikan rekomendasi, KPU sesuai aturan diperbolehkan untuk menunjuk langsung PPS yang akan bertugas di desa tersebut.
Haris menuturkan, 14 desa tersebut adalah Desa Kotaraya Timur, Kotaraya Tenggara, Desa Bugis Utara Kecamatan Mepanga. Kemudian di Kecamatan Palasa Desa Bambasiang, Kecamatan Tinimbo di Desa Lombok, Patingke, dan Desa Ogoalas, Kecamatan Tinombo Selatan di desa Sigega, Kecamatan Taopa, di desa Karya Abadi, Bolano Lambunu, Ogorandum, dan Tirta Nagaya, Kecamatan Bolano, di Desa Wanamukti Utara, dan Desa Marga Pura.
“Desa ini ada yang hanya satu dan ada yang dua orang saja yang mendaftar dari desanya, bahkan ada sama sekali desa tidak ada pendaftarnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, untuk PPK dari 332 orang yang mendaftar hasil seleksi berkas oleh KPUD, ternyata ada lima orang yang dinyatakan tidak lolos karena ijazah yang diserahkan ke KPU tidak dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
(mg4/Palu Ekspres)
