PALU EKSPRES, PALU – Gubernur Sulteng H Longki Djanggola bepprendapat untuk menyukseskan pembangunan desa mutlak diperlukan sinergitas semua pihak utamanya pemerintah pusat dan daerah.
Demikian gubernur melalui Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Mohamad Faisal Mang, membuka rapat koordinasi (Rakor) provinsi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3DM), Senin 30 Oktober 2017 di Sutan Raja Hotel.
Menurutnya sinergi harus dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai hal. Diantaranya kultur masyarakat desa yang heterogen serta aturan yang berlaku sesuai undang-undang desa.
Mengingat desa sejak 2015 mendapat perhatian yang sangat intens dari presiden melalui Nawacita. Serta mendapat kucuran dana cukup deras dan meningkat tiap tahun, yang terbilang 20,76 triliun. Kemudian di tahun 2016 berjumlah 46,9 triliun.
“Tahun 2017 ini bahkan menjadi 60 triliun. Rata-rata tiap desa mendapat 800 juta hingga 1 miliar tergantung kemampuan desa mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran dana desa tersebut,”kata Faisal Mang. Itulah kemudian menurut Faisal yang menjadi alasan pembangunan desa perlu benar-benar dikawal bersama masyarakatnya agar lebih berdaya.
Dalam kesempatan itu, Faisal menekankan peran penting para pendamping desa dalam mengawal dan mengawasi pengelolaan dana desa. “Mereka direkrut melalui mekanisme yang ketat, serta mereka juga telah dibekali pendidikan dan pelatihan dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya,”jelasnya.
Karena itu, komunikasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten perlu disinergikan dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Begitu pula koordinasi diantara satuan kerja provinsi, kabupaten perwakilan kecamatan dan pemangku kepentingan lainnya.
Semua pihak itu menurutnya telah berkomitmen untuk tetap menjalin koordinasi dengan baik. Demikian pula dengan pendamping profesional desa agar terus melakukan pembinaan dan pengawasan serta mengawal dalam proses maupun pelaksanaan pembangunan desa.
Rakor diikuti tenaga ahli pendamping desa serta seluruh camat dan perwakilan desa se- Sulteng.
Rakor bertujuan melaksanakan analisa reguler mengenai dana desa. Merencanakan pembentukan tim dana desa serta merumuskan permasalahan yang timbul dan mencari solusi dalam pengelolaan dana desa. Mantan pimpinan KPK RI, Bibit Samad Waluyo hadir dalam kesempatan itu sebagai ketua umum lembaga swadaya masyarakat gerakan masyarakat perangi korupsi (GMPK).
Kepala Bappeda Sulteng, Patta Tope, dalam sambutannya menyebut, sebagai garda terdepan dalam memajukan desa, pendamping desa harus memahami karakteristik daerah tersebut.
Mulai dari hal yang dapat terukur hingga hal lainnya yang tidak dapat diukur.
Ia menilai pendamping masyarakat desa harus dapat ikut mengupayakan 3 standar berikut. Hal itu dikemukakan yang berdasar pada world bank jika suatu masyarakat ingin dikatakan maju. Ketiga hal tersebut adalah kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.
Kesehatan masyarakat dapat dilihat dengan metode salah satunya angka harapan hidup yang semakin panjang. Ia mengatakan angka harapan hidup mencapai 67 tahun. Sedangkan secara nasional berada di angka 70,1 tahun. Harapan lama sekolah di angka 12 tahun.
(mdi/Palu Ekspres)
