PALU EKSPRES, JAKARTA – Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, punya jurus politik cerdik yang berhasil menjebak Istana dan KPK untuk mempercepat aktor utama korupsi e-KTP Setya Novanto ke penjara.
Kader PKS tersebut bertubi-tubi memantik kegusaran publik agar kasus e-KTP tetap mendidih sehingga Istana terpaksa merestui KPK menerkam Setnov yang merupakan sohib dekat presiden Jokowi.
“Lucunya, loyalis kotak-kotak tanpa sadar ditunggangi untuk mendorong KPK tancap gas. Hasilnya game over, skandal Setnov kini mengorbit di sentrum kekuasaan Jokowi,” tutur Ketua Progres 98, Faizal Assegaf, dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Senin (20/11/2017).
“Jangan lupa, Fahri Hamzah adalah loyalis Prabowo Subianto yang sejak Pilpres 2014 giat mengkritisi segala ihwal kelicikan Jokowi, namun bersikap lebih lunak pada Jusuf Kalla (JK),” sambungnya.
Dia mantan tokoh aktivis masjid yang cemerlang dan sudah teruji bertarung dalam situasi politik krusial apapun. Berwatak revolusioner, sangat bernyali dan berbakat destroyer.
Menurut Faizal, Fahri Hamzah (FH) secara jeli memahami bahwa bola panas kasus e-KTP berpotensi merusak peta koalisi Jokowi dengan Golkar dan PDIP. Sebab, sejumlah politisi dari Kedua partai disinyalir terlibat bagi-bagi uang haram.
“Apa yang dilakoni Fahri Hamzah adalah bagian dari grand design kubu oposisi untuk memastikan Istana dan KPK masuk perangkap dan menimbulkan goncangan jelang Pilpres 2019,” jelasnya.
Walhasil, lanjut Faizal, drama politik berjalan elok atas sentuhan kematangan politik Fahri Hamzah. Berpura-pura seolah membela Setnov, namun tergetnya adalah menyulut kegaduhan dan membuat Istana ketar-ketir.
Selain itu disinyalir Jusuf Kalla ikut berperan besar sebagai dalang demi mengais faedah. Tak heran JK terlihat sangat agresif mendesak KPK memburu Setnov.
Kini Setnov sudah keok, secara otomatis terjadi desakan percepatan pergantian Ketum Golkar dan Ketua DPR. JK tentu punya agenda besar atas kedua posisi strategis tersebut.
“Jadi, apa yang dilakoni olah Fahri Hamzah jelas membuat JK happy, sebab agenda politiknya berjalan mulus. Apalagi bila oposisi menggoreng kasus e-KTP lebih liar dan sporadis, maka nasib Jokowi akan berada di ujung tanduk,” pungkas Faizal.
(*/fajar)
