PALU EKSPRES, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Ketua DPR Setya Novanto. Saat ini, Ketua Umum Golkar itu telah ditahan di Rutan KPK terkait statusnya sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP).
“Sejauh ini, kita belum bicara soal ada atau tidak soal TPPU. Namun, tentu aspek-aspek keuangan dan aliran dana jadi bagian yang kita cermati di kasus ini,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di kantornya, Senin (20/11).
Febri mengatakan, ada beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk mendalami dugaan pencucian uang Novanto. Sebab, diduga ada sejumlah pihak yang menerima aliran dana, baik melalui perantara maupun langsung, serta dengan cara-cara tertentu.
“Itu jadi bagian penting bagi KPK untuk melakukan penelusuran lebih lanjut,” ujar Febri.
Sebelumnya, mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto meminta penyidik komisi antirasuah memberikan perhatian khusus bagi penyidikan kasus Novanto. BW -sapaan akrabnya- juga mengusulkan dapat mengembangkan dugaan kejahatan pencucian uang yang biasanya berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus e-KTP itu.
Diketahui, dalam sidang kasus e-KTP dengan terdakwa Andi Narogong pada 13 November lalu, terungkap fakta soal jatah pembagian uang untuk Novanto. Jaksa KPK memutarkan rekaman percakapan antara Direktur Biomorf Lone LLC, Johannes Marliem dengan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto.
Sugiharto lantas membenarkan percakapan itu saat dikonfirmasi. “Iya benar, itu pembicaraan di ruang kerja saya,” ujar Sugiharto.
Dari rekaman itu, terungkap Novanto mendapat jatah Rp 60 miliar dalam pengadaan e-KTP Tahun 2011-2012.
(Fajar/JPC)
