PALU EKSPRES, JAKARTA – Keputusan pemerintah mengizinkan SPBU Vivo menjual bahan bakar minyak (BBM) dengan oktan 89 berbuntut Panjang. Yang menjadi pemicu adalah murahnya harga bensin tersebut dibanding premium milik PT Pertamina. Selain itu, pemerintah juga dinilai tidak konsisten dengan garis kebijakan yang sudah ditentukan.
Salah satunya, soal keinginan agar Indonesia bebas dari bahan bakar kualitas rendah. Di saat negara lain ingin menggunakan bensin standar EURO IV maupun EURO V, Indonesia masih belum bisa move on dari EURO 2. Padahal, Pertamina sudah didorong untuk menghasilkan BBM Euro V di kilang Balikpapan.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyebut, tetap beredarnya BBM beroktan rendah menjauhkan mimpi Indonesia mengurangi produksi karbon sampai 26 persen pada 2030. ’’Negara lain berjibaku lolos EURO III dan EURO IV, Indonesia masih saja dengan EURO II karena meloloskan BBM RON rendah,’’ katanya, Jumat (24/11).
Bertambahnya SPBU yang menjual BBM oktan rendah, menambah jumlah pengguna BBM kelas bawah. Padahal, selama ini Pertamina sudah mati-matian menekan pengguna premium dengan meluncurkan pertalite. ’’Apalagi, Menteri ESDM dan jajarannya menyambut gegap gempita SPBU tersebut,’’ katanya.
Jika dibandingkan dengan negara tetangga yang tak lagi menjual Oktan 88 atau 89, Tulus menyebut Indonesia telah berjalan mundur. Apalagi, diyakini produk beroktan 89 itu sebenarnya memiliki spesifikasi sama dengan oktan 88. Bedanya, hanya menjadi booster supaya oktan naik jadi 89.
Sorotan lain, SPBU asing beroperasi di Jakarta yang pangsa pasarnya sangat besar. Padahal, pemain baru bisnis ritel migas perlu didorong untuk beroperasi di daerah remote. Penting untuk mendukung program kebijakan satu harga untuk BBM di seluruh Indonesia.
“Di daerah, masyarakat jauh lebih membutuhkan karena masih minimnya infrastruktur SPBU,” ujarnya.
Ketua Komisi B DPRD Maluku Evert Kermite sepakat dengan Tulus. Dia meminta pemerintah untuk menugaskan SPBU asing dalam mendukung program BBM Satu harga di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk Maluku yang saat ini belum tersentuh program BBM satu harga.
“Misal di Kabupaten Aru, Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, sampai Tual. Di daerah tersebut masih sangat banyak nelayan. Jika seluruhnya menikmati harga murah, maka masyarakat akan sangat diuntungkan,” kata Evert.
Menurut Evert, dorongan pemerintah kepada SPBU itu besar manfaatnya bagi masyarakat. Harga BBM yang masih tinggi, membuat biaya hidup juga membengkak. “Kami mendukung itu. Apalagi kami mendengar bahwa SPBU baru itu juga akan beroperasi di Maluku. Peran swasta sangat dibutuhkan. Kita tunggu bagaimana pemerintah melakukan komunikasi dengan mereka,” kata Evert.
(dim/JPC)
