Ketua Pansus, Sophian R Aswin sependapat jika saat ini jalanan ruas jalan utama Kota Palu kembali ditumbuhi rumput liar dan kotor. Karenanya Sophian juga mempertanyakan peran satgas K5.
“Ini bagaimana, karena saat ini jalan-jalan memang mulai terlihat kotor lagi,”tanya Sophian.
Asisten I Pemkot Palu, Rifani menjelaskan, terkait gaji padat karya yang pernah lambat, itu lantaran ada kesalahan ditingkat pengawas yang lambat melaporkan hasil pengawasannya. Sedangkan optimalisasi Satgas K5 menurutnya akan dievaluasi kemudian.
Demikian halnya peran lembaga adat tingkat kelurahan. Menurut Rifani semua itu akan menjadi masukan untuk ditindaklanjuti.
”Gaji padat karya memang pernah lambat dibayarkan akibat kelalaian pengawas. Tapi Dinsos sudah mengevaluasi dengan mengganti tenaga pengawas yang tidak efektif,”jelasnya.
Kebijakan lain yang menjadi sorotan anggota Pansus adalah rencana pembangunan kantor dinas pariwisata senilai Rp7miliar.
Anggota menyarankan jika rencana itu dsebaiknya dikesampingkan dulu mengingat adanya masalah hukum dari ahli waris.
Namun masalah ini langsung diklarifikasi Kabag Hukum, Trisno. Menurut Trisno, masalah sengekta itu sudah diputuskan pengadilan.
”Putusan sudah incrah. Tidak dapat lagi dihalangi pembangunan meski ada upaya peninjauan kembali dari penggugat,”jelasnya.
Sejauh ini Trisno mengaku lahan kantor Dinas memang belum punya sertifikat. Akan tetapi alas hak yang ada berupa surat keterangan penguasaan tanah. Pemkot menurutnya juga sudah mengajukan permohonan sertifikasi.
Setelah mendapat penjelasan, Ridwan Basatu dan Idiljan Djanggola menerima alasan itu.
“Kalau tidak ada masalah jika dibangun, ya dilanjutkan saja. Kita hanya kawatir jangan sampai melanggar perda,”sebut Ridwan Basatu.
Idiljan Djanggola. Sependapat jika sudah incrah sebaiknya pembangunan dilanjutkan. Namun Pemkot harus bisa menjamin tidak ada masalah yang muncul kemudian jika pembangunan kantor diteruskan.
Sementara Armin, anggota Pansus lainnya mempertanyakan lampiran anggaran festival pesona Palu Nomoni yang tidak tersedia. Pasalnya kata Armin anggaran festifal itu harus jelas dan ditetapkan sejak awal.
(mdi/Palu Ekspres)
