PALU EKSPRES, PALU – Proyek peningkatan ruas jalan trans Sulawesi penghubung Toboli Kabupaten Parigi dan Kecamatan Tawaeli Kota Palu Sulteng dinilai memboroskan uang negara. Pasalnya, ruas jalan yang masuk kawasan hutan lindung itu setiap tahunnya digelontorkan dana untuk peningkatan namun tak pernah tuntas dikerjakan.
Proyek APBN melalui Balai Jalan Nasional wilayah 1 itu tahun ini disebut-sebut kembali dikucurkan anggaran peningkatan senilai Rp180miliar. Dan saat ini sedang ada pekerjaan peningkatan jalan yang meyebabkan penjadwalan buka tutup ruas jalan.
Anggota Garda Tipikor Indonesia Sulteng, Anwar Hakim menilai harusnya pembiayaan negara pada ruas jalan itu sudah masuk tahap pemeliharaan. Mengingat setiap tahun negara mengucurkan dana berulang untuk pekerjaan yang sama.
“Faktanya hingga kini masih sebatas peningkatan. Itu sudah terjadi bertahun-tahun lamanya dan telah menghabiskan uang negara triliunan rupiah,”kata Anwar Hakim.
Apalagi ruas jalan itu hanya sepanjang kurang lebih 40 kilometer itu masuk dalam kawasan hutan lindung. Artinya sebut Anwar, jika pekerjaan peningkatan terus dilakukan maka dikawatirkan dapat merusak hutan lindung.
“Karena setiap proyek peningkatan akan ada cutting (pengerukan) dinding-dinding gunung. Makanya kenapa warga di ruas jalan itu tidak diberi izin hak atas tanah karena itu kawasan hutan lindung,”jelasnya.
Anwar berpendapat ada yang salah pada perencanaan pembangunan ruas jalan itu. Harusnya perencanaan dibuat secara konsisten realistik. Oleh sebab itui dalam sebuah perencanaan perlu memperhatikan keadaan sekarang, keberhasilan dan kegagalan waktu lampau, serta melihat potensi tantangan dan kendala.
Perencanaan juga harus memperhatikan kemampuan mengatasi potensi tantangan dan kendala yang ada. Termasuk memaksimalkan potensi yang ada.
“Kalau melihat kondisi demikian, harusnya perencanaan melihat potensi lain, selain terus melakukan peningkatan. Misalnya mencari alternatif membangun jalan lain dengan perencanaan matang agar pembiayaan tidak berulang-ulang,”terangnya.
Anwar Hakim juga menyebut prinsip pengelolaan keuangan negara harus dilandasi pada perencanaan yang baik. Prinsip itu diatur dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.
Pasal 3 ayat (1) UU tersebut beber Anwar menyatakan bahwa keuangan negara harus dikelolah baik pada saat perencanaan.
“Agar pelaksanaan dan tanggungjawabnya bisa tertib. Taat, efisien dan ekonomis. Transparan sesuai rasa keadilan yang patut,”urai Anwar.
Untuk itu Anwar berpendapat terjadi kejanggalan pada perencanaan pembiayaan ruas jalan tersebut. Hal ini jelasnya harus menjadi perhatian aparat penegak hukum. Sebab perbuatan korupsi bisa dilakukan dalam proses perencanaan.
“Polisi, Kejaksaan bahkan KPK seharusnya sudah bisa menyelidiki. Ada apa dengan perencanaan ruas jalan itu hingga terus dikerja berulang dengan dana yang sangat besar,”harapnya.
Kondisi itupun menurut Anwar harusnya menjadi perhatian serius Gubernur Sulteng sebagai perpanjangan tangan negara di daerah. Mengingat juga, jika pekerjaan terus berulang setiap tahun berdampak pada penjadwalan buka tutup jalan.
“Ini bisa mengganggu kegiatan perekonomian di Sulteng,”pungkasnya.
(mdi/Palu Ekspres)
