PALU EKSPRES, PALU – Walikota Palu Hidayat angkat bicara terkait sorotan sejumlah pihak yang menyebut-nyebut satuan tugas kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan (satgas K5) dan lembaga adat kelurahan tidak berfungsi. Demikian halnya program kebersihan gerakan gali gasa (3G).
Hidayat menyebut seluruh program dan kebijakan itu harus dipahami bahwa umurnya masih seumuran jagung. Meski begitu, seluruhnya saat ini sudah menjalankan fungsinya.
Utamanya lembaga adat yang baru saja dilantik tak lebih dari dua bulan silam. Banyak pihak kata Hidayat yang menghakiminya tidak berfungsi dan berguna.
“Tidak fair kalau lembaga adat dikatakan tak berguna dan tak berfungsi. Saya sangat keberatan. Coba tunjukan bila lembaga adat tidak berguna dan berfungsi,”kata Hidayat.
Fungsi lembaga adat sudah terbukti menyelesaikan secara arif dan bijaksana kesalahan ucapan Ketua Umum PMMI beberapa waktu lalu dengan cara adat.
“Ketua PMMI diberi sanksi adat givu sehingga tdk terjadi keributan. Apakah itu tdk berguna? Banyak lagi masalah-masalah sosial yang diselesaikan lembaga adat yang kurang diexpost secara luas,”tulis Hidayat dalam rilisnya.
Karenanya dia berharap tak boleh memvonis sepihak bahwa lembaga adat tidak berfungsi.
“Kadang kita seperti katak dalam tempurung. Menutup mata terhadap kerja keras orang lain sehingga stetmen-statemen dilandasi kebencian,”ujarnya.
Membangun Kota Palu hematnya tidak bisa hanya mengadakan pemerintah semata. Pemerintah perlu melibatkan tokoh-tokoh informal dan lembaga kearifan lokal. Mereka harusnya diberi penguatan peran dan fungsi. Sehingga ketika terjadi persoalan sosial kemasyarakat, tokoh informal dan lembaga kearifan lokal bisa dilibatkan untuk mengatasi.
Begitupun Satgas K5. Setiap hari lembaga itu bekerja siang dan malam mengurusi hal-hal K5. Padahal lembaga ini baru mulai efektif bekerja belum setahun. Tupoksi Satgas K5 menggerakan partisipasi masyarakat terkait dengan K5 diseluruh kelurahan.
“Laporannya setiap hari ada. Mereka Urusi kebersihan, ketertiban disertai dengan bukti foto. Apakah dalam waktu 7 bulan bekerja sudah bisa dikatakan tidak berguna dan berfungsi?. Saya tidak sependapat,”kata Hidayat.
Hidayat mengaku tidak alergi dengan kritikan. Namun sebaiknya kritikan disampaikan pada ruang yang telah disediakan. Misalnya melalui forum Libu ntodea yang kini juga sedang digalakkan.
“Bila ada masalah kurang baik, mari kita diskusikan bersama di Forum Libu Todea. Bukan teriak-teriak saling menyalakan. Padahal itu menjadi tugas kita bersama sumua komponen,”jelasnya.
Karena itu tambahnya, filosopi pembangunan Kota Palu ia sandarkan pada slogan ‘Masintuvu Kita Maroso. Morambanga Kita Marisi.
“Tolong pahami slogan tersebut. Artinya bukan hanya Pemkot tetapi semua komponen wajib bersatu dan berbarengan berjalan sama-sama membangun kota palu menuju kota destinasi,”pungkasnya.
Sebelumnya pada Rapat Pansus RAPBD Palu 2018 di DPRD Palu beberapa waktu lalu, kinerja Satgas dan lembaga adat ini disorot sejumlah anggota.
Salahsatunya Sucipto dari Fraksi PKS yang juga menjadi anggota Pansus. Sucipto menyebut Satgas K5 yang mendapat kucuran dana cukup besar tidak optimal bekerja. Karena ia menilai jalanan tetap saja terlihat kotor.
Berbeda kata Sucipto ketika program padat karya diera Walikota Rusdi Mastura. Kebersihan jalanan dalam Kota selalu terlihat bersih karena tiap hari dibersihkan peserta padat karya.
Demikian halnya lembaga adat ditingkat kelurahan. Sucipto menyebutnya tidak optimal. Terlebih pemilihan orang-orang dalam struktur lembaga adat terkadang tidak dikenali masyarakar sekitarnya.
Ketua Pansus Sophian R Aswin mengamini hal itu. Ia turut mempertanyakan kinerja Satgas K5.
(mdi/Palu Ekspres)
