Kurang maksimalnya pertumbuhan ekonomi, ujarnya, pada gilirannya juga memengaruhi kemampuan pemerintah menekan persoalan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan.
“Jumlah penduduk miskin melonjak pada Maret 2017. Sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor-sektor yang rendah dalam tingkat pendidikan, produktivitas dan upah. Sehingga, relatif sulit menekan ketimpangan pendapatan,” ungkapnya. Ini merupakan catatan kedua.
Catatan ketiga, ia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi yang rendah ternyata diikuti juga dengan perlambatan peranan sektor-sektor penyerap tenaga kerja (labor incentive/tradable), seperti sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan.
“Peranan sektor tradable terhadap pertumbuhan ekonomi semakin menurun karena minimnya stimulus pemerintah, baik segi pembiayaan maupun nonpembiayaan,” terangnya.
Keempat, pemerintah dinilai oleh Fraksi PKS belum berhasil menaikkan posisi daya saing ekonomi nasional secara signifikan, sehingga realisasi investasi bergerak lamban.
Kelima, ujar Jazuli, pemerintah di tahun ini malah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat.
Satu yang paling nyata adalah kenaikan harga-harga barang-barang yang diatur pemerintah, seperti BBM, listrik, dan biaya-biaya administrasi seperti pengurusan STNK, dan biaya-biaya lain termasuk kebijakan perpajakan yang memberatkan.
“Akibatnya, ekonomi masyarakat pun tergerus oleh inflasi, terutama penduduk 40 persen terbawah. Sementara itu penduduk ekonomi menengah mulai menahan belanja, yang tergambar dari lonjakan simpanan di sektor perbankan,” sesalnya.
