PALU EKSPRES, JAKARTA – Pemerintahan Joko Widodo dinilai sudah berhasil membangun sejumlah infrastruktur fisik di Papua. Termasuk telah memberikan atensi khusus untuk menumbuhkan pendidikan di Papua.
Karena itu, menurut Farhdina Al Anshori, Tenaga Ahli DPR RI, Papua harus memercayakan dan menunggu proses pembangunan tersebut, bukan terprovokasi untuk melawan pemerintah.
Farhdina mengatakan, berbicara mengenai masalah Papua perlu dicermati dalam konteks keberadaan Indonesia sebagai bagian dari kawasan negara di Pasifik.
Dalam konteks ini, kata dia, terdapat negara-negara lain yang tidak menginginkan Indonesia maju karena berpotensi menjadi ancaman.
“Di sisi lain, negara-negara yang akan merasa terancam tersebut juga tidak menghendaki negara Indonesia pecah karena perpecahan Indonesia yang merupakan negara besar akan berdampak pada stabilitas kawasan regional,” kata dia dalam diskusi bertajuk Sejarah, Pembangunan dan Geopolitik Papua yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (HIMAHI) di Kampus Moestopo Beragama, Jakarta, Selasa (19/12).
Menurut pakar kebijakan publik ini, ada beberapa pihak yang meninginkan masyarakat Papua tidak percaya dengan pemerintahan Indonesia.
Padahal, pemerintah pusat lebih mengutamakan pembangunan Papua dibanding daerah lainnya.
“Yang harus dicatat, pembangunan Papua tak selesai dengan infrastuktur, tetapi ini adalah small wins jika dinamika masyarakat Papua sebagai trading wars dalam ekonomi. Jika kita hanya berbicara konflik dan hal negatif tentu tak akan selesai, berpikir ke depan dan solutif agar menjadikan Papua lebih baik,” imbuhnya.
Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Isu-Isu Strategis Djauhari Oratmangun sependapat dengan Farhdina.
Dia menilai, negara-negara yang tidak ingin Indonesia maju selalu menggunakan Papua untuk merusak pembangunan dan keutuhan NKRI.
“Dalam tatanan ini, selalu saja ada negara yang tidak menginginkan Indonesia maju. Kareba kalau kita maju, kita akan jadi ancaman. Tapi mereka juga tidak mau kita terpecah-pecah, karena akan menyulitkan mereka juga,” kata Djauhari.
Dia juga berpendapat penanganan isu-isu yang kompleks dan bersifat multidimensi di Papua seringkali diwarnai dengan perbedaan cara pandang dari kementerian dalam memahami perspektif ancaman.
Karena itu, diperlukan koordinasi dan sinergi yang lebih kuat.
“Diperlukan juga proses dialog yang lebih intens, baik antar pemerintah dan masyarakat. Karena ada beberapa negara yang tidak ingin kita maju dan terus melakukan agitasi dan propaganda. Kita harus membuka konektifitas antara Melanesia, Mikronesia, Polynesia melalui Maluku dan Papua, sehingga kita dapat membuka jalur pasifik dan pada akhirnya juga akan membuka jalur ke Asean dalam Asean Community,” kata dia.
(Fajar/jpnn)
