PALU EKSPRES, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri menganulir anggaran dan jumlah personel pada Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Menanggapi itu, Anies memastikan akan mengutus tim untuk menemui Mendagri Tjahjo Kumolo.
Anies mengaku tidak terima rekomendasi Kemendagri yang diterimanya hari ini ihwal dana APBD DKI Jakarta 2018 yang di dalamnya ada pencoretan TGUPP.
“Nanti ada tim dari Kemendagri dan tim dari Pemprov yang akan berkomunikasi. Jadi bukan lobi karena kalau mereka kirim surat kami akan me-review apa yang menjadi (persoalan),” kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (21/12).
Anies menilai, pencoretan TGUPP oleh Kemendagri merupakan suatu bentuk inkonsisten.
Pasalnya, unit kerja ini sudah ada selama tiga periode, tapi pada pemerintahan Anies, hal itu dicoret.
“Ini bukan soal dana, ini lembaganya. Kalau kita bicara tentang sumber dananya, kita tidak bicara tentang jumlah personalianya, tapi institusinya. Jadi bagi kami nanti, kami akan pelajari dan silakan rakyat menilai konsistensi dari Kementrian Dalam Negeri terhadap Pemprov DKI. Kenapa tiga gubernur sebelumnya diizinkan jalan, ketika gubernur yang keempat melakukan hal yang sama mendadak badannya tidak ada,” kata Anies.
Terlepas dari itu, Anies mengharapkan, pertemuan dengan Kemendagri, Jumat (22/12) ini akan menghasilkan solusi terbaik.
“Kami lihat hasil pertemuannya bagaimana,” tegas Anies.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kemendagri akan mengumumkan Surat Keputusan (SK) Mendagri terkait APBD DKI, besok. Namun, yang menjadi catatan Kemendagri yakni terkait anggaran dan jumlah TGUPP yang bertentangan dengan program penghematan pemerintah pusat.
(tan/jpnn)
