Publik menurutnya harus menyegarkan kembali ingatan atas perkara yang pernah menjerat mantan Bupati Donggala Habir Populer serta wakilnya. Keduanya pernah terjerat pidana akibat perjalanan dinas itu setelah berakhir masa jabatan. Oleh karena itu Anwar berharap audit ART dan SPPD perlu dilakukan lembaga terkait dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI).
“Memang Donggala diberikan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Tapi opini itu bukan jaminan kalau efektibitaa ART dan SPPD berjalan sesuai ketentuan undang-undang,”pungkasnya.
Salah satu pejabat di bagian keuangan di Donggala membantah klaim Garda Tipikor tersebut. Pasalnya, setelah diperiksa BPK semua keuangan di Kabupaten Donggala dinyatakan tidak bermasalah. Ada rekomendasi yang diperbaiki tapi itu tidak menyangkut soal perjalanan dinas. ”Kami menganggap pernyataan LSM itu tidak berdasar dan bernuansa politik.
(mdi/Palu Ekspres)
