PALU EKSPRES, PALU – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) H Longki Djanggola menyatakan aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Sulteng lebih meningkatkan disiplin dan profesional kerjanya. Harapan ini disampaikan gubernur melalui Asisten Administrasi Umum dan Organisasi Setdaprov Sulteng, Mulyono dalam upacara gabungan seluruh ASN salam organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulteng, Rabu 17 Januari 2018 di halaman Kantor Gubernur Sulteng.
Salahsatu indikator disiplin dan profesional ASN paling tidak bisa terukur dari kehadiran ASN mengikuti upacara gabungan. “Ulacara gabungan bermakna penting guna membentuk dan membiasakan perilaku disiplin, profesional dan tanggung jawab bagi para aparatur sipil negara, guna menciptakan birokrasi yang efektif,” kata Mulyono membaca sambutan gubernur.
ASN kata Mulyono harus memiliki gairah kerja baru serta meningkatkan kualitasnya, dengan cara merencanakan dan mengkoordinasikan program dengan baik. Agar menghasilkan penyerapan anggaran yang baik dan menghindari keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang telah dirancang.
Mulyono pun menyeru agar ASN terus melakukan perubahan yang substantif. Khususnya pada pola pikir dan kinerja. Karena dua hal tersebut menurutnya dapat memaksimalkan tugas dan inovasi teehadap layanan publik. Pasalnya tahun 2018 pemerintah berencana akan menaikan tunjangan bagi ASN, hal tersebut, menurut Mulyono wajib dibarengi pula dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“2018 ini ASN provinsi akan menerima kenaikan tunjangan. Formulasi ini kiranya berkonsekuensi meningkatkan gairah kerja dan disiplin saudara menjadi meningkat. Bila ditemukan yang malas, maka saya minta pejabat pimpinan tinggi yang bersangkutan, jangan ragu menindak tegas, dengan teguran hingga pemberhentian sesuai aturan.” Tegas Mulyono.
Sebelum menutup sambutannya, Ia menyoroti mengenai tenaga honorer yang ada di lingkup pemerintah Sulawesi Tengah secara keseluruhan. Saat ini keberadaan tenaga honorer sedang dalam penataan dan evaluasi. Mulyono meminta agar kedepan, mereka yang diusulkan sebagai tenaga honorer, adalah orang-orang memiliki jiwa pengabdian, mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan bidangnya serta dedikasi yang tinggi.
Syarat tersebut merupakan sebuah keniscayaan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, yang berbasis pelayanan masyarakat.
“Beberapa waktu lalu telah ada surat edaran, mengenai penataan dan evaluasi tenaga honorer. Pengangkatan usulan tenaga honorer diharuskan sesuai kualifikasi kemampuannya. Agar tidak menimbulkan inefisiensi,”demikian Mulyono.
(Humas)
