BERI KETERANGAN – Longki Djanggola memberikan keterangan terkait rencana konsultasi larangan mutasi pejabat. (HAMDI ANWAR)
PALU, PE – Gubernur Sulteng Longki Djanggola dibuat mumet oleh larangan memutasi atau mengangkat pejabat enam bulan sesudah dilantik sebagai kepala daerah. Karena itu, dalam waktu dekat akan menemui Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reforasi Birokrasi (MenPAN-RB) untuk memperjelas larangan tersebut.
Larangan yang termuat dalam Undang-Undang nomor 8 tahun tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah itu menjadi problem di sebagian daerah kabupaten kota yang saat ini mengalami kekosongan jabatan kepala dinas.”Saya minta kepala daerah walikota dan bupati menahan diri dulu untuk persoalan itu. Saya akan berkonsultasi dulu bersama MenPAN-RB,” kata Longki kepada wartawan usai rapat koordinasi antara gubernur dan walikota dan bupati se Sulteng, Kamis 18 Februari 2016.
Persoalan ini mengemuka dalam Rakor tersebut. Adalah Bupati Tolitoli Saleh Bantilan yang mulai menyampaikan problem itu. Menurut Saleh atau yang akrab disapa Alek, saat ini di Kabupaten Tolitoli terjadi kekosongan jabatan kepala dinas pada enam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta kekosongan pejabat camat pada tiga kecamatan termasuk pejabat sekretaris daerah. Kondisi itu turut mempengaruhi jalannya proses penganggaran daerah. Karena menurutnya, jabatan kepala dinas juga berkaitan dengan legitimasi penggunaan anggaran daerah untuk sebuah kegiatan program pembangunan.
Kondisi serupa juga terjadi pada Kabupaten Sigi. Bupati Sigi Iwan Lapatta mengaku ada kekosongan jabatan pada sejumlah dinas. Bahkan hal ini juga terjadi di lingkup Pemprov Sulteng untuk jabatan sekretaris daerah provinsi.
Kepada Palu Ekspres usai memimpin rakor, Longki menjelaskan larangan tersebut memang harus ditafsirkan dan dipahami secara mendalam. Sebab dalam Pasal 162 ayat 3 disebutkan gubernur, bupati dan walikota dilarang melakukan penggantian pejabat sebelum melewati enam bulan masa kerja terhitung tanggal pelantikan.
Persoalannya kata Longki, bagaimana jika kepala daerah tidak mengganti pejabat bersangkutan namun hanya mengisi sementara jabatan yang kosong itu. Langkah ini pun menurut Longki mempunyai konsekwensi. Sebab jika ada pejabat yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan kepala dinas, maka otomatis menyebabkan lagi kekosongan pada jabatan yang ditinggalkan. “Jadi memang kita mesti hati-hati menafsirkan aturan tersebut,” kata Longki.
Menurutnya, sebaiknya seluruh kepala daerah bupati, walikota termasuk dirinya sebagai Gubernur Sulteng sementara waktu mengikuti dulu aturan itu sambil menunggu hasil konsultasi bersama MenPAN-RB.
“Ya jangan dulu, baik itu mengganti ataupun hanya sekedar mengisi sementara. Kita tunggu dulu hasil konsultasi nanti,”demikian Longki.(mdi)
