PALU EKSPRES, JAKARTA – Pernyataan Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan yang menyebut lima fraksi di DPR setuju dengan adanya LGBT tidak benar.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Noor Achmad menegaskan bahwa para Fraksi justru tak sependapat kalau dan menyatakan bahwa kelompok LGBT dapat dipidanakan.
“Terkait dengan berita mengenai LGBT dan Miras yang seakan bersumber dari Ketua MPR RI adalah bohong besar,” ujarnya saat dikontak, Minggu (21/1).
“Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PKS, PPP dan Nasdem yang kemarin ikut membahas tentang perbuatan cabul LGBT sepakat dapat dipidana. Kebetulan Fraksi PAN dan Hanura berhalangan hadir,” sambung Noor.
Dia juga akan mempertanyakan kebenaran dari pernyataan Zulkifli. Jika memang benar begitu, maka hal tersebut akan dilanjutkan pada pelaporan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena dianggap meresahkan.
“Kalau (pernyataan) benar-benar dari Ketua MPR RI, maka banyak anggota dan fraksi yang akan melaporkan ke MKD,” demikian Noor.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan setidaknya delapan fraksi di DPR telah mengamini penjualan minuman keras (miras) secara bebas di warung-warung.
Kendati demikian, pria yang akrab disapa Zulhasan ini tidak merinci nama-nama partai politik yang fraksinya di DPR menyetujui penjualan miras secara bebas tersebut.
“Soal Miras ini harus kita tolak tegas. Sudah delapan (fraksi) yang setujui, mudah-mudahan berubah,” ujarnya saat ditemui di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Sabtu (20/1).
Menurutnya Indonesia perlu meniru negara-negara maju dalam mengatur peredaran miras. Terlebih negara adidaya seperti Amerika Serikat, imbuhnya memberikan aturan ketat terkait peredaran miras tersebut.
Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada 8 fraksi di DPR RI agar membatalkan aturan tersebut. “Di negara maju saja, di Amerika saja diatur ketat dibatasi. Miras harus diatur dengan sangat ketat karena berbahaya,” tegas dia.
Penjualan miras secara bebas tersebut, imbuhnya berimbas luas, menyangkut ketahanan nasional, masa depan generasi muda dan lainnya. “Karena itu, saya betul-betul minta teman-teman DPR, teman-teman parpol ini menyangkut masa depan Indonesia,” katanya lagi.
Tak hanya soal miras, dirinya juga mengecam soal aturan legalisasi lesbian gay biseksual dan transgender (LGBT). Menurutnya, lima fraksi di DPR RI yang menyetujui pembahasan undang-undang terkait LGBT dan pernikahan sesama jenis adalah contoh masih adanya kesenjangan politik.
(sam/fajar/JPC)
