PALU EKSPRES, JAKARTA – Bukannya mereda, konflik internal Partai Hanura malah makin meruncing, merembet ke ranah hukum.
Setelah kubu Oesman Sapta Odang (OSO) melaporkan Syarifudin Sudding ke Polda Metro Jaya, kini giliran OSO yang akan dilaporkan ke Mabes Polri.
Pernyataan itu disampaikan Sudewo, wakil ketua umum Partai Hanura pimpinan Daryatmo dan Sudding, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (21/1). Laporan itu terkait dengan dana partai Rp 200 miliar.
’’Kami akan melaporkan dugaan penyimpangan keuangan yang dilakukan Pak Oesman Sapta saat masih menjabat ketua umum,’’ kata Sudewo.
’’Biar ini menjadi ranah hukum, kami juga melaporkan kepada OJK,’’ imbuhnya.
Sudewo juga meminta Kementerian Hukum dan HAM mengevaluasi SK kepengurusan kubu OSO. Menurut dia, Menkum HAM seharusnya tidak mengeluarkan SK itu.
Sebab, saat konflik terjadi, DPP Hanura yang menggelar rapat di Hotel Ambhara telah berkirim surat. Intinya menyatakan bahwa Partai Hanura mengalami konflik.
Terpisah, kemarin malam OSO menggelar silaturahmi DPP Partai Hanura bersama pendiri partai dan pengurus DPD provinsi di Hotel Manhattan, Jakarta.
OSO mengklaim, dari total 114 tokoh pendiri Partai Hanura, 64 orang hadir dalam silaturahmi tersebut. Beberapa di antaranya adalah Yus Usman Sumanegara, Iing Solihin, dan Anwar Fuady.
’’Mereka orang terhormat yang mendirikan partai ini. Jadi, bukan orang yang mengaku pendiri,’’ ujar OSO.
Dia mengingatkan kader Partai Hanura yang ikut dalam munaslub kubu Daryatmo dan Sudding. OSO memberikan waktu kepada mereka untuk kembali bergabung. Sebab, Partai Hanura segera menghadapi verifikasi faktual.
’’Bilamana (verifikasi) ini terhambat, itu yang membikin ulah supaya partai ini tidak lolos. Jika partai ini tidak lolos, pada saatnya mereka akan pindah partai,’’ kata OSO.
Iing Solihin yang mewakili pendiri partai menyatakan, yang hadir dalam silaturahmi adalah pendiri Partai Hanura bersama Wiranto.
Iing menyindir kubu Daryatmo yang mengklaim bahwa mereka adalah pendiri partai. ’’Di sini (pendiri partai, Red) tidak ada nama Sudding atau Dossy. Kalau disebut pendiri, itu bohong,’’ ujarnya.
Untuk menghindari fitnah, Iing mengusulkan OSO melakukan audit internal keuangan Partai Hanura. Audit itu dilakukan dengan menunjuk auditor eksternal demi memastikan pengelolaan Hanura selama ini.
’’Audit ini untuk memeriksa penerimaan dan pengeluaran partai selama 2010–2015 dan 2015–2020,’’ kata Iing. Mendengar hal itu, OSO langsung setuju.
(bay/c19/oni)
