Tak kalah, akun resmi Pemprov DKI, @DKIJakarta juga memaparkan capaian Anies-Sandi. “Selama 100 hari pemerintahan Gubernur Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno, berikut ini capaian yang berhasil dikerjakan dan akan terus dilanjutkan untuk Jakarta yang lebih baik. #100HariAniesSandi,” kicaunya dilanjutkan dengan cuitan-cuitan berisi capaian Anies-Sandi selama 100 hari berjumlah 29 kicauan.
Sikap netizen terbelah. Akun @IbenkEf meminta keduanya terus bekerja. “Pak @ aniesbaswedan dan pak @sandiuno. Teruslah bekerja. Teruslah membangun. Teruskanlah melayani masyarakat DKI. Sehat selalu pak,” cuitnya disambut @ kitaorangbaik. “#100hariAniesSandi tak ada caci maki Gubernur pada warganya. #100hariAniesSandi semua warga terlindungi. #100hariAniesSandi Jakarta tersenyum. Selamat datang Kesejukan,” kicaunya. Akun @ramadhanidanza1 bersyukur. “Alhamdulillah. Jika pemimpin baik, inshaa Allah hasil nya lebih berkah dan mengundang rahmat dari Allah. Aamiiiiiin,” kicaunya.
Sementara, tak sedikit yang mengkritik dan nyinyir. Akun @jokoadhipras menyinggung program DP 0 persen. “DP 0 % bukan untuk warga berpenghasilan di bawah UMR. Anda sungguh kejam pak,” cuit dia disambut @wrahardian2. “Item nomor 4 Penutupan Alexis tidak tuntas, perlu dicek ulang karena rumornya gedung tetap buka dan disinyalir pakai nama lain?.”
Akun @EfendiSibarani tak percaya sudah 29 hal yang dikerjakan Anies-Sandi. “29 Point pak? Beneran dalam 100 hari? Termasuk klaim PAD 103 %? Okelah, silahkan diklaim, namanya juga pemegang rezim. Kita lihat lagi waktu yang lebih panjang deh. Selamat untuk klaimnya. Semoga gak banyak yang kecele,” cuitnya, disamber @victory_ori. “Kerja apaan.”
Fraksi PDIP DPRD DKI menyoroti 10 kebijakan Anies-Sandi yang bermasalah. Ada 10 kebijakan yang bikin masalah baru di antaranya penataan kawasan Tanah Abang, pencabutan larangan motor melintasi Jalan MH Thamrin, pembukaan Monas untuk kegiatan warga hingga anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan.
“Permasalahan motor, ini kebijakan bukan masalah MA (Mahkamah Agung) atau tidak, bukan masalah pro wong cilik atau tidak. Saya pasti menjaga kebijakan yang benar terhadap kebijakan gubernur. Tapi kenyataan yang ada, undang-undang ditabrak, yang namanya undang-undang lalu lintas, di Pasar Tanah Abang,” kata Keta Ketua DPRD asal PDIP Prasetio Edi Marsudi.
(Rmol/fajar)
