PALU EKSPRES, PALU – Pertengkaran yang kerap memicu antara kepala daerah dan wakilnya diduga terjadi karena sistem politik di Indonesia terlalu mahal untuk dibiayai. Akibatnya ketika terpilih dan menjabat, masing-masing berupaya mencari pengembalian biaya politik yang dikeluarkan dalam masa pencalonan.
“Menurut hemat saya, saya menduga ini akibat besarnya biaya Pilkada. Karena ketika Pilkda terjadi, politik uang juga terjadi,”kata Irwan Waris, pengamat politik, Untad Palu, dimintai tanggapan maraknya pertengkaran Bupati dan Wakil Bupati, Sabtu (10/2).
Menurut dia, ketika menjabat kemudian, politik transaksional yang terjadi saat pencalonan itu akan bergulir hingga ke pemerintahan. Pembagian kekuasaan yang tidak adil dapat menimbulkan perselisihan.
Karena itu dia berhemat, negara perlu menyederhanakan sistem Pilkada di Indonesia. Yang tidak memerlukan biaya besar. Bahkan jika perlu ujar dia, negara membiayai semua rangkaian dalam suatu proses Pilkada.
“Agar tidak membawa masyarakat ke politik uang. Dan pemimpin yang terpilih memang bisa bekerja maksimal, punya etika dan bebas dari hal hal transaksional,”jelasnya.
Sebab dia menduga, meski sulit dibuktikan, bahwa poltik uang memang terjadi. Pasangan calon kepala daerah menghabiskan dana besar dalam situasi tersebut.
“Akibatnya ketika terpilih nanti, kepala daerah harus memikirkan bagaimana mengembalikan dana yang pernah dikeluarkan,”sebutnya.
Irwan pun berhemat akan sulit bagi kepala daerah dan wakil membangun komunikasi jika terjebak dalam situasi seperti itu.
“Ya itu tadi, karena masing masing sudah berpikir bagaimana mengembalikan dana yang pernah mereka keluarkan,”jelasnya.
Irwan mengaku tidak sependapat jika wacana meniadakan wakil dalam Paket calon kepala daerah dihilangkan. Wacana ini sempat digulirkan pemerintah. Menurutnya ini bukan jaminan.
“Memang pernah diwacanakan. Jadi bupati dipilih sendiri tanpa wakil. Tapi ini tidak menjamin pemerintahan berjalan efektif dan bebas pertengkaran. Sebaiknya sitem yang disederhanakan,”katanya.
Akan tetapi yang paling penting tambahnya adalah kesadaran akan masing-masing tugas dan kewenangan yang telah melekat dalam jabatan bupati dan wakil.
Keduanya menurut Irwan harus arif dan bijaksana. Bupati memperlakukan wakil. Dan wakil pun harus menyadari posisinya
“Karena apapun itu, kepala daerah adalah penentu kebijakan. Tugas wakil membantu kepala daerah,”pungkasnya.
(mdi/Palu Ekspres)
