“Tidak semua orang tau politik. Bagaimana bentuknya dan apa manfaatnya. Itu menjadi bias karena tidak adanya pendidikan politik di sekolah. Atau masyarakat memang acuh terhadap politik di Indonesia,”jelasnya.
Rakyat yang acuh dengan politik dan pemilu akan mudah menerima pemberian dari peserta. Namun tanpa disadari permainan ini sebenarnya justru merugikan kepentingan masyarakat sendiri. Demikian halnya politisasi isu sara. Menurut Anayanti, praktek ini juga marak terjadi.
Demi mengamankan batas keunggulan yang dimiliki, para kandidat enteng memainkan isu etnis, agama, ras dan suku untuk kepentingan diri maupun partai politik. “Ini menjadi dasar mengapa deklarasi tolak politik uang dan politisasi sara digelar serentak di Indonesia,”tutup Anayanti.
Acara Deklarasi dihadiri seluruh pihak terkait. 16 Parpol peserta Pemilu 2019 dalam kegiatan itu bersama-sama mendeklarasikan sikap menolak dan melawan politik uang. Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husain, menjelaskan Pemilu langsung adalah pilihan terbaik. Dari sana rakyat mengevaluasi pembangunan dan pemimpin lewat pesta demokrasi.
“Jika bernilai positif, bisa dipastikan akan terpilih kembali. Namun kadang diwarnai kecurangan. Misalnya politik uang dan politisasi sara,”kata Ruslan. Praktek politik uang menurun ya sangat berbahaya bagi APBD. Sebab jika terpilih nanti, calon tidak lagi memikirkan pembangunan, melainkan berfikir untuk mengembalikan dana pemodalnya.
“Hanya untuk kepentingan pemodal bagi sang calon terpilih. Pikirannya hanya bagaimana cara mengmbalikan uang,”tandas Ruslan. Kemudian politisasi sara. Menurutnya jal itu bisa hadir beragam bentuk. Mulai dari Isu putra daerah, agama,suku,ras, dan isu perempuan. “Semuanya itu menimbulkan rusaknya harmonisasi dan disintegrasi bangsa,”ujarnya.
Karena itu kata Ruslan, semua elemen, utamanya parpol sebagai pilar demokrasi berkomitmen mendorong penguatan demokrasi Indonesia. Salah satunya melalui adu konsep dan gagasan agar bisa menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memilih dengan cerdas.
Diskrimsus Polda Sulteng, Nonparpol Arif Agus Marwan, mewakili Kapolda menyatakan harapan agar peserta dapat berkompetisi secara fair. Hindari kampanye hitam. Dan harus saling hargai. Sementara Gubernur Sulteng yang diwakili Asisten, Faisal Mank berharap, deklarasi tidak hanya sebatas kegiatan seremoni belaka.
“Artinya isi deklarasi harus ditaati bersama. Jangan kemudian yang hari ini ikut deklarasi, besok tetap juga dilanggar,” tekannya.
Diapun berharap pengawasan perlu diperketat bagi jajaran aparatur sipil negara. Atau para peserta yang menggunakan aset negara dan menggerakkan ASN untuk terlibat dalam tim pemenangan. “Harus tegas dalam menegakkan aturan. Jangan pandang bulu. Siapapun harus ditindak. Agar kualitas demokrasi kita semakin baik,”pungkasnya.
(mdi/Palu Ekspres)
