PALU EKSPRES, PALU – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Palu Rifani Pakamundi membantah adanya isu pemberhentian program padat karya tahun 2018. Isu ini sempat mengemuka belakangan dikalangan peserta penerima manfaat program tersebut.
Bahkan sempat dikait-kaitkan atas kebijakan Wali Kota Palu, Hidayat. Rifani kepada wartawan menjelaskan program padat karya tahun 2018 tetap berjalan. Namun dia mengaku memang terjadi keterlambatan pembayaran insentif pekerja untuk bukan Januari sampai Februari 2018.
Keterlambatan itu menurutnya terjadi lantaran adanya pemindahan rekening untuk pembayaran insentif bulanan. Sebelumnya pembayaran insentif dilakukan pada rekening Bank Sulteng namun kemudian pindah ke Bank BNI. “Jadi isu penghentian program padat karya itu tidak benar,”kata Rifani.
Meski begitu, dia mengaku akibat adanya pergeseran rekening, maka untuk Januari dan Februari seluruh peserta tidak melakukan kegiatan pembersihan. Namun begitu, pekerjaan yang tertunda untuk Januari dan Februari jelasnya akan ditutupi di bulan Maret.
“Dengan teknis jika sebelumnya bekerja 2 kali dalam seminggu,maka pada Maret ini mereka bekerja menjadi 6 kali seminggu,”sebutnya. Pihaknya pun sebut Rifani telah memerintahkan agar peserta dan pengawas sudah harus mulai bekerja kembali sejak tanggal 1 Maret 2018.
“Melalui pengawas masing masing kami minta untuk mengarahkan akumulasi pekerjaan Januari dan Februari yang tertunda untuk dilaksanakan Maret,”demikian Rifani. Wali Kota Palu, Hidayat menyayangkan adanya isu tersebut. Dia mengaku belum mendapat laporan dari Dinsos soal adanya keterlambatan pembayaran insentif itu.
Harusnya kata Hidayat, meski terjadi pemindahan rekening, harusnya peserta bisa tetap diarahkan bekerja sebagaimana mestinya. “Jika hanya terkendala soal adanya pemindahan rekening pembayaran Bank dari BPD ke BNI, itu mestinya tidak harus menghentikan aktifitas padat karya selama 2 bulan,”kata Hidayat kepada wartawan.
Dia pun mengaku isu itu sempat meresahkan kalangan peserta. Bahkan mengait-ngaitkan penghentian terjadi atas kebijakannya. Menurutnya program itu tetap dilaksanakan tahun 2018.
