PALU EKSPRES, PALU – Budaya integritas perlu ditanamkan dalam diri aparatur sipil negara (ASN). Budaya Integritas dianggap sebagai salahsatu sikap yang dapat menghindarkan ASN dari prilaku korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN).
Demikian Asisten Perekonomian dan Pembangunan Elim Somba membuka Workshop pembangunan budaya integritas pelayanan publik bagi pejabat ketua dan unsur pimpinan DPRD, Eselon I dan lingkup Pemprov Sulteng, Rabu 7 Maret 2018 di Hotel The Sya Regency Palu.
Elim menyatakan pembangunan budaya integritas bukan tujuan, melainkan cara untuk mencapai tujuan. Karenanya pembangunan integritas perlu diselaraskan dengan tujuan yang akan dicapai atau apa yang menjadi visi dan misi pemerintah. “Pertemuan ini diharap menjadi strategi untuk menginternalisasikan nilai nilai integritas sebagai upaya pencegahan KKN,”ujar Elim.
Melalui workshop, ujar Elim lahir pionir- pionir pada jabatan strategis untuk menjadi teladan dilingkungan kerjanya. Pembangunan budaya Integritas di Sulteng lanjutnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana besar integritas nasional. Ini juga diharap mewujudkan Indonesia yang berintegritas sehingga dapat memberi daya tahan, konsistensi serta memiliki keberanian untuk memberantas KKN.
“Dengan tumbuhnya Integritas KKN akan turun drastis,”jelasnya. Bagi pejabat yang mengikuti kegiatan itu lanjut Elim diharap menumbuhkan rasa integritas yang tinggi dalam melaksanakan pembangunan Sulteng. “Dengan integritas tinggi dan juga dapat menjadi contoh dan figur pemimpin yang bisa memberikan keteladanan dalam membangun budaya Integritas di lingkungan kerjanya dan dimanapun berada,”demikian Elim.
Pemateri dalam workshop itu antara lain dari Tim KPK dan dari Sekretariat komite Integritas Indonesia. Ketua panitia, Novalina. menyampaikan bahwa Integritas merupakan fitra yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia . Dan integritas yang ada harus ditumbuhkan dalam diri setiap manusia untuk dapat menjadi citra diri dalam kehidupannya.
Workshop kata Novina digelar untuk membangun integritas pejabat lingkup Pemprov Sulteng agar terhindar Klkorupsi, kolusi dan Nepotisme dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan.
(humas)
