PALU EKSPRES, PALU – Penerapan aplikasi Kasda Online dapat meningkatkan efisiensi, serta efektivitas dalam laporan keuangan yang up to date dengan pelayanan efektif dan efisien. Selain itu organisasi perangkat daerah (OPD) tidak kelamaan menunggu proses pencairan surat perintah pencairan dana (SP2D).
Karena informasi mengenai pencairan dapat diakses langsung melalui layar monitor. Olehnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah perlu terus ditingkatkan. Dengan meningkatkan kompetensi dan tanggung jawab dari segenap aparatur pemerintah di daerah, mencegah korupsi dan memantapkan reformasi birokrasi melalui penerapan aplikasi Simda online, Kasda online dan verifikasi PPK-OPD.
Itu penegasan Gubernur Sulteng melalui Asisten Administrasi Umum dan Organisasi, Mulyono, membuka sosialisasi Kasda online Simda Keuangan online dan verifikasi PPK OPD, Senin 12 Maret 2018 di ruang Pogombo Kantor Gubernur Sulteng.
Tugas PPK dam OPD kata dia telah diatur jelas dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Tugas itu antara lain meneliti seluruh kelengkapan SPP-SPM dari bendahara pengeluaran, dan diketahui oleh PPTK.
Melakukan verifikasi SPP-SPM yang melaksanakan akuntansi. Termasuk menyiapkan laporan keuangan OPD, PPK-OPD membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTM), beserta check list dan surat pernyataan pertanggungjawaban lain. Ini sebagai syarat mengajukan penerbitan SP2D pada nendaha umum daerah (BUD).
Dalam penyerapan anggaran jelas Mulyono, terdapat beberapa hal yang harus digaris bawahi. Pertama. Adanya tumpukan tagihan di setiap mendekati akhir tahun anggaran. Contohnya terjadi penumpukan realisasi dan pencairan SP2D.
Realisasi pada akhir tahun anggaran sangat tidak sehat.Baik katanya dilihat dari sudut pandang perekonomian, administrasi maupun manajerial keuangan daerah. Untuk meningkatkan realisasi belanja, kualitas penyerapan dan pencapaian tujuan pada anggaran tahun depan, aparatur diminta memanfaatkan anggaran belanja secara efektif dan efisien. Serta sesuai dengan rencana dan prioritas program.
“Semua satuan kerja harus menyusun rencana kegiatan yang sistematis, agar pengeluaran tidak menumpuk di akhir tahun,”demikian Mulyono.
(humas)
