Ia menyampaikan bahwa pendidikan politik harus segera digaungkan secara bersama-sama. Pasalnya selama ini telah terjadi politik pragmatisme, yang menurutnya disebabkan oleh lemahnya pendidikan politik kita saat ini. Dimana diketahui politik transaksional menyebabkan kerusakan di berbagai dimensi, akibat dari praktek politik uang, konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan dan konflik komunal.
Darwis yang merupakan dosen politik Universitas Tadulako sekaligus peneliti, mengkritisi cara perekrutan anggota dewan perwakilan rakyat (DPR, DPRD) dalam penilaiannya minim proses seleksi yang mumpuni, di lain hal katanya birokrat yang akan menduduki jabatan tertentu harus dan wajib mengikuti proses seleksi yang sangat ketat. Ia menginginkan adanya seleksi yang jelas sebelum seorang anggota legislatif diajukan untuk dipilih oleh rakyat.
Pasalnya anggota dewan merupakan partner pemerintah dalam menyusun anggaran dan pengawasan, olehnya diperlukan seseorang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik.
“Kapolri, Menteri atau pejabat sebelum menduduki tempat tertentu harus melewati fit and proper yang sangat ketat, begitu juga dengan pejabat di daerah eselon empat dan tiga juga begitu, seharusnya anggota dewan juga diseleksi bagus oleh perwakilan elemen masyarakat guna menghasilkan seorang legislator yang berkualitas,”pungkasnya.
(humas)
