PALU EKPRES, PALU – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulteng menyatakan jumlah tenaga penyuluh keluarga berencana (PKB) dan penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) di Sukteng perlu ditambah.
Pasalnya kata dia, sejauh ini jumlahnya masih terbatas. Sehingga satu orang penyuluh harus melakukan penyuluhan dan pembinaan pada 5 sampai 6 desa. “Ini mustahil menurut saya 1 penyuluh membina 6 desa. Mereka tak akan mampu bekerja maksimal,”kata Abdullah Kemma, beberapa waktu lalu.
Idealnya kata dia, 1 penyuluh minimal menangani 2 desa. Sejauh ini perbandingan antara jumlah desa dan tenaga penyuluh sangat jauh. “Dari 2017 desa di Sulteng, hanya hanya ada 354 penyuluh. Kalau dihitung rata-rata 1 penyuluh menangani 5 sampai 6 desa,”ujarnya.
Belum lagi katanya geografis wilayah Sulteng yang sangat luas. Dengan keterbatasan jumlah penyuluh itu, upaya pembangunan KB dan pembangunan keluarga sejahtera sulit berjalan optimal.
“Karenanya sangat dibutuhkan adanya penambahan penyuluh. Baik PKB maupun PLKB,”hematnya. Tahun ini jelas dia, pihaknya telah mengajukan peralihan status kepegawaian sebanyak 107 penyuluh menjadi pegawai BKKBN. Usulan itu bahkan telah diakomodir BKKBN Pusat.
“Nama-nama penyuluh yang kami usulkan ini adalah tidak sempat masuk dalam data base sewaktu pertama peralihan status,”ujarnya. Setelah berkoordinasi dengan kepala daerah 13 Kabupaten-kota di Sulteng, masih banyak tenaga penyuluh yang berminat menjadi pegawai lingkup BKKBN. Sejauh ini bahkan banyak mantan penyuluh yang sudah bekerja di instansi lain namun masih punya pengalaman dalam menyuluh.
“Kalau masih berminat, peralihan itu dimungkinkan bagi pegawai yang telah bekerja di instansi lain menjadi PKB atau PLKB,”jelasnya. Dengan syarat, permohonan beralih status harus mendapat persetujuan bupati atau sekretaris daerah.
Abdullah Kemma menjelaskan, peralihan ini adalah upaya mengoptimalkan kerja kerja penyuluh dilapangan. Sekaligus usaha untuk menambah jumlah penyuluh. Peralihan juga secara mengurangi beban Pemda setempat dalam hal penggajian. Karena secara otomatis, gaji, kenaikan pangkat dan tunjangan menjadi beban BKKBN RI.
“Setelah beralih, mereka tetap bekerja di daerah masing-masing,”demikian Abdullah Kemma.
(mdi/Palu Ekspres)
