PALU EKSPRES, JAKARTA – Terdakwah kasus korupsi E-KTP Setya Novanto berhasil membuat PDI Perjuangan meradang dengan kesaksiannya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Dalam kesaksiannya, Setya Novanto mengakui Menteri Pemberdayaan Perempuan, Puan Mahrani dan Sekretaris Negara (Sekneg) Pramono Anung ikut menikmati uang E-KTP.
Nyanyian Setya Novanto ini langsung ditanggapi oleh publik dengan berbagai respon. Publik berharap, dengan kesaksian ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menegakan hukum tanpa memandang bulu.
Politisi Partai Gerindra Wenny Warouw meminta agar hukum benar-benar ditegakan dalam kasus korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah ini. Bahkan, Warouw mengaku Komisi III siap menanyakan hal ini langsung ke pihak KPK.
“Kita akan perdalam supaya betul-betul hukum ditegakkan, jangan intervensi, jangan pandang bulu, jangan tebang pilih, jangan pilih tebang. Kalau pun ada bukti, Kita akan tanya kepada KPK, kaitan dimana itu semua orang yang disebut,” kata Warouw kepada awak media.
Tak sampai disitu, Warouw menyarankan agar KPK melakukan pencekalan kepada Puan Mahrani dan Pramono Anung, agar tidak bepergian ke luar negeri. Bahkan, Waoruw menyarankan agar Puan dan Pramono Anung dipakai rompi tahanan.
“Tidak ada, kalau namanya bukti segitiga ketemu, yaitu kaitan antara tersangka kemudian barang bukti dan kerugian negara. Selesai sudah tidak ada lagi ditanya-tanya, langsung saja dicekal dan ditahan pakai baju orens,” tegas Warouw.
Dikatakan politisi asal Sulawesi Utara ini, KPK harus mengambil langkah tegas dengan menjadikan dua politisi PDI Perjuangan ini sebagai tersangka, dan berlanjut pada upaya paksa penahanan bila terbukti terlibat dalam korupsi korupsi E-KTP.
“Kalau memang mereka bukti permulaan cukup, silakan jadikan tersangka. Laksanakan upaya paksa penahanan, itu baru rakyat senang, betul-betul KPK dinilai progresif dan profesional,” tutup Warouw.
(Aiy/Fajar)
