PALU EKSPRES, PARIGI – Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) melakukan verifikasi terhadap tiga lokasi tambang emas di Desa Air Panas, Kayuboko Kecamatan Parigi dan di Sausu.
Dari tiga lokasi tambang yang diverifikasi DPLH Parimo itu, dua di antaranya dianggap semakin parah karena sudah terdapat alat berat dan terjadi pencemaran sungai akibat pembuangan limbah.
Kepala Seksi Penindakan Hukum Lingkungan DPLH Parimo, Muhammad Idrus kepada Palu Ekspres, di ruang kerjanya baru-baru ini.
Ia mengatakan, verifikasi yang dilakukan terhadap tiga lokasi tambang emas tersebut menindaklanjuti aduan warga kepada DPLH Parimo.
Khusus Desa Air Panas kata dia, tim menemukan tiga titik penggalian tambang emas yang menggunakan alat berat.
Berbeda dengan tambang emas di Desa Kayuboko, terdapat delapan titik lubang galian tambang. Lanjut dia, verifikasi yang dilakukan itu, tim juga melakukan pendataan terhadap jumlah penambang yang beraktifitas.
Sedangkan pembuangan limbah tambang emasnya, menggunakan lubang dan tidak dibuang melalui sungai. Berbeda dengan tambang emas di Kecamatan Sausu, sungainya telah tercemar limbah tambang hingga berwarna kecoklatan. Bahkan, tambang emas di Kecamatan Sausu tersebut telah beroperasi selama kurang satu tahun.
“Saat memverifikasi, kami mengumpulkan dokumentasi juga sebagai bahan pelaporan. Tambang emas di Desa Air Panas yang telah menggunakan alat berat dan Desa Torono yang sungainya telah tercemar limbah kami anggap parah. Pada saat kami melakukan verifikasi di lokasi tambang emas Desa Air Panas, secara kebetulan pihak Kepolisian juga turun. Informasi terakhir kami terima, para penambang di Desa Air Panas dan Kayuboko dipanggil oleh pihak Polsek Parigi,” ujarnya.
Menurutnya, hasil verifikasi terhadap ke tiga lokasi tambang emas illegal tersebut telah disampaikan kepada pihak Dirjen Gakum wilayah sulawesi yang berkantor di Kota Palu untuk ditindaklanjuti.
Rencananya, pihak Dirjen Gakum akan turun langsung ke tiga lokasi tambang tersebut dalam waktu dekat ini. Terkait pengawasan yang dilakukan oleh DPLH Parimo kata dia, hanya berlaku pada lokasi tambang emas yang telah mengantongi izin saja.
Sedangkan yang tidak mengantongi izin, dianggap illegal serta tidak dilakukan pengawasan dan hanya diverifikasi saja jika terdapat aduan dari masyarakat.
“Yang kami awasi itu hanya khusus yang mengantongi izin saja. Kalau tambang emas yang tidak mengantongi izin dianggap illegal dan tidak diawasi. Terkecuali ada aduan dari masyarakat terhadap aktifitas tambang emas, barulah kami bisa turun untuk melakukan verifikasi dan melaporkannya ke Dirjen Gakum di Kota Palu untuk ditindaklanjuti,” terangnya.
(asw/Palu Ekspres)
