Gubernur: Pemasangan Jaringan Bisa Secara Paksa

  • Whatsapp

BAHAS LISTRIK – Gubernur Sulteng H Longki Djanggola memimpin pertemuan bersama pihak PLN, Selasa 19  April 2016 di ruangan kerjanya. (HAMDI ANWAR)

Polisi Akan Kawal
Penarikan SUTT di Sigi

Bacaan Lainnya

PALU, PE – Pemerintah Provinsi Sulteng terus mengupayakan interkoneksi jaringan Palu-Donggala- Parigi-Sigi (Palapas) secepatnya terealisasi. Sayangnya, usaha ini masih terkendala menyusul adanya penolakan warga, tanahnya dilalui  saluran udara transmisi tegangan tinggi (SUTT).

Berkaitan dengan itu, kemarin Selasa 19 April 2016, Gubernur Sulteng menggelar rapat terbatas menghadirkan sejumlah pihak terkait. Kesimpulan dari rapat itu, pemerintah akan mengerahkan polisi untuk menarik jaringan kabel di daerah yang bermasalah. Ada beberapa titik di tiga desa yang warganya enggan menyerahkan tanahnya untuk diganti rugi, Desa Pombeve, Loru dan Ngatabaru.Tiga desa ini di Sigi.

Penolakan ini terjadi karena belum adanya kesepakatan  nilai pemberian kompensasi ataupun ganti rugi lahan.Gubernur Longki menegaskan penarikan kabel SUTT sudah harus dilakukan segera mungkin mengingat kondisi kelistrikan PT PLN cabang Palu saat ini megalami devisit karena sejumlah hal teknis.

Menurutnya, penarikan kabel SUTT sudah harus dilakukan dengan cara paksa. Pasalnya penolakan segelintir orang itu sudah mengganggu kepentingan umum masyarakat yang lebih banyak. “Saatnya kita gunakan Undang-Undang tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum  kalau mereka masih juga menolak,”tegas Longki. Rencana itu menurutnya juga telah mendapat dukungan dari Mapolda Sulteng. Pada  prinsipnya kata Longki, pihak Mapolda bersedia menurunkan berapapun pasukan  kepolisian yang dibutuhkan saat penarikan kabel SUTT itu. “Pak Kapolda menyatakan siap dengan itu. Berapapun anggota yang dibutuhkan untuk  pengamanan. Ini sudah harus tuntas,”ujarnya.

Namun demikian kata Longki, proses pemberian kompensasi dan ganti rugi tetap harus direalisasikan oleh pihak PT PLN. Makanya, Longki meminta pihak PT PLN menyiapkan segala sesuatunya. “Tapi urusan ganti rugi rugi itu urusan belakangan. Itu harus tetap dilakukan. Namun   kalau masih tdak sepakat soal nominalnya, ya kita akan gunakan UU pembebasan lahan  untuk kepentingan umum,”katanya.
Dalam kesmepatan itu, Longki mengingatkan pada pihak PT PLN, jika semua dukungan itu telah diberikan secara maksimal, maka pihak PT PLN pun harus segera menepati janjinya untuk segera membenahi kelistrikan di Sulteng khususnya di Kota Palu.
Apalagi kata Longki, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla juga sudah mendesak janji PT PLN untuk paling lambat merealisasikan sambungan PLTA Sulewana ke sistim pada bulan April 2016 tahun ini.  “Janji itukan disampaikan sendiri oleh pihak PT PLN sewaktu pertemuan di rumah  jabatan gubernur 9 Maret 2016  silam,”tekan Longki.

Sementara itu, General Manager PT PLN Cabang Palu, Emir  menjelaskan secara umum Kota Palu mengalami devisit daya sebesar 15 Megawatt (Mw) yang terjadi pada beban puncak yaitu pagi dan malam hari. “Devisit itu terjadi dari jam 5 sampai 10 malam. Selepas itu beban pagi jam 6 sampai  jam 5 sore,”jelasnya.  Menurutnya saat ini kondisi beban listrik PT PLN yang meliputi sistem Palu, Sigi,  Donggala (Palapas) dan Parigi Poso dan Tambarana (Paposta) tercatat sebesar 70Mw.  Namun dukungan daya dari semua sistem yang ada tercatat hanya sebesar kurang lebih  60Mw.
Dia menjelaskan, pemadaman yang terjadi saat ini diperkirakan segera berakhir paling lambat akhir Mei 2016 mendatang. Itu karena masuknya dukungan daya listrik dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Mpanau sebesar 2 kali 18 MW.

“Nah dukungan itu kami perkirakan bisa mengatasi devisit yang terjadi saat ini.  InsyaAllah itu segera berjalan akhir April atau paling lambat awal Mei,”jelasnya. Sedangkan daya dari gardu  Sidera menuju gardu Silae, memang rencananya tersambung  dari PLTA Sulewana pada akhir April atau awal Mei ini. Namun saat ini masih dalam  proses penyambungan. Diperkirakan daya dari PLTA Sulewana itu sebesar 24Mw.  “Jika tersambung dari PLTU Mpanau, maka Devisit 15 MW akan segera teratasi. Untuk  Sidera Talise akan mundur di bulan Mei sementara menunggu proses penarikan kabel  SUTT,”demikian Emir. (mdi)

Pos terkait