PALU EKSPRES, PALU – Gubernur Sulteng Longki Djanggola didampingi Sekda Provinsi Sulteng Moh. Hidayat Lamakarate, langsung menggelar rapat penanganan Transisi Darurat menuju Pemulihan, Sabtu, 27 Oktober 2018.
Gubernur Longki Djanggola menegaskan bahwa
Pemerintah daerah Sulteng harus optimal bekerja seiring dengan berangsur-angsurnya penarikan personil TNI pada masa Transisi Darurat ini.
Gubernur memberi catatan tentang apa-apa saja yang harus segera ditangani, antara lain :
1. Penerimaan dan distribusi bantuan baik di Bandar Udara dan juga pelabuhan akan dilakukan oleh Petugas BPBD dan Tagana. Dua lembaga ini berfungsi menerima bantuan dan distribusi bantuan. Longki minta distribusi bantuan diharapkan langsung ke kabupaten dan kota terdampak, Palu, Sigi dan Donggala.
Berdasarkan aporan dari Kepala Bandara atas hasil Koordinasi dengan dengan TNI AU bahwa hari ini, terakhir adanya angkutan Hercules. Selanjutnya angkutan bantuan sudah berbayar atau lewat pesawat carteran. Ada gudang di bandara untuk menampung bantuan sebelum didistribusikan.
Kepala bandara akan memfasilitasi petugas pemda yang akan menerima dan mendistribusikan bantuan di Bandara. Selanjutnya Sekprov Hidayat meminta Kepala BPBD agar menugaskan staf di Pelabuhan Pantoloan untuk menjaga kemungkinan kiriman bantuan lewat Laut.
2. Penangan Pengungsi.
Gubernur meminta Kadis Sosial segera lakukan validasi Data Akurat Pengungsi Secepatnya bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota.
Gubernur minta segera dibentuk Koordinator dan diorganisir. Tujuannya agar distribusi bantuan kepada pengungsi dikirim ke koordinator tersebut lalu koordinatornya nanti yang mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang ada di camp Pengungsian.
Gubernur perintahkan kadis sosial berkoordinasi dengan kementerian untuk mempersiapkan kebutuhan pengungsi yang akan masuk ke hunian sementara , seperti kasur dan alat masak. Harus terus dipastikan ketersediaan Air Bersih di tempat camp pengungsian sebelum masuk Huntara.
III. Pendidikan dan Kesehatan.
Gubernur minta semua pelayanan dasar sudah berfungsi seperti :
– Proses belajar mengajar sudah harus berjalan. Kadis Dikjar disarankan memberi pendampingan kepada kabupaten dan Kota agar murid/siswa sudah masuk sekolah untuk belajar. Bila belum tersedia ruang kelas, disarankan murid/siswa dapat dititip belajar di sekolah terdekat.
– Gubernur meminta pelayanan kesehatan dipastikan terus dapat berjalan dengan baik .
