PALU EKSPRES, PALU – Sejauh ini pembebasan lahan untuk pembangunan fly over tak kunjung rampung. Padahal dananya sudah siap. Cerita soal belum terbangunnya fly over mengemuka saat dengar pendapat, antara Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin M Said dengan warga Pantoloan, di kediaman H. Kadir, Sabtu (21/4).
Tokoh masyarakay Pantoloan, Muhsen mengatakan, pembebasan lahan menjadi masalah serius. Mendengar curhatan Muhsen, Muhidin sontak kaget. Pasalnya, sejak setahun lalu, ia di Komisi V telah menyetujui alokasi dana. Bahkan ia terus berkomunikasi dengan Kementerian terkait memastikan pembangunan fly over yang menunjang interkoneksi kawasan ekonomi khusus (KEK) sudah dimulai.
Penyebab belum terealisasi pembangunan fly over tersebut, ternyata soal penyelesaian hak keperdataan menyangkut ganti rugi harga tanah. Menurut Muhidin khusus fly over, dirinya berani menggaransi bisa dikerjakan secepatnya tergantung bagaimana Pemda menyelesaikan ganti rugi tanah warga. Pemerintah pusat katanya tidak tidak mau menanggung ganti lahan – sesuatu yang sebenarnya menjadi tanggungjawab pemda.
”Dimana pun di seluruh Indonesia aturannya begitu. Tapi saya jamin kalau fly over ini bisa cepat. Uangnya sudah ada, kementeriannya juga langsung dibawa taktis Komisi V. Jadi enak koordinasinya,” ujarnya memberi jaminan.
Soal ganti rugi tanah yang belum menemukan titik temu, Muhidin menyarankan dicari formula yang tidak merugikan semua pihak. Untuk itu DPRD khususnya dari Golkar bisa berperan lebih, mengomunikasikan semua simpul kepentingan agar tidak yang dirugikan. Namun menurut dia, penentuan harga tanah ditentukan oleh apraisal.
”Nah harga dari hasil apraisal inilah yang menjadi acuan semua pihak, sebagai dasar pembayaran,” katanya. Ia menjamin hasil apraisal tidak akan membuat masyarakat rugi. Karena di sana mempertimbangkan banyak sisi. Mulai dari nilai keekonomian aset, kewajaran hingga lokasi aset yang bisa menentukan tinggi rendahnya suatu aset. Muhidin kemudian membuka perspektif masyarakat.
Kemajuan suatu kawasan memang harus membawa korban. Misalnya, jika pemerintah hendak membangun sentra ekonomi, maka dipastikan akan ada penataan kawasan. Di situ, hampir dipastikan akan ada ekosistem yang berubah. Entah itu kawasan pemukiman warga maupun dari sisi lingkungannya.
”Pembangunan memang selalu membawa dampak. Baik positif maupun negatifnya. Tapi yakin pemerintah selalu berfikir untuk kepentingan masyarakatnya tidak mungkin mencelakai,” jaminnya.
Beberapa waktu lalu, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional XIV Palu Ahmad Cahyadi menyampaikan bahwa rencana pembangunan fly-over Pantoloan merupakan rencana pembangunan strategis sektoir infrastruktur yang dilaksanakan di Propinsi Sulawesi Tengah. Pihak Balai PJN IV sudah selesai menyusun studi kelayakan proyek sesuai kebutuhan aksesibilitas dan mobilitas yang memadai terutama antara Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu dan Pelabuhan Pantoloan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah.
Balai PJN XIV, kata Achmad, juga sudah menyusun dokumen rencana pelaksanaan dengan harapan adanya dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kota Palu terkait tahapan rencana pembangunan yang dimulai pada 2018 dengan kegiatan pembebasan lahan.
Terkait pembebasan lahan ini, kata Achmad, sudah dibentuk tim penaksir (appraisal) untuk menilai harga dan pada 2019 dilakukan kegiatan konstruksi fly over sehingga akhir 2019 jalan layang ini sudah operasional.
Jalan layang Pantoloan dimaksudkan untuk membuka akses bebas hambatan dari KEK Palu ke Pelabuhan Pantoloan dengan melintasi jalur Jalan Trans Sulawesi guna meningkatkan daya tarik investasi di KEK tersebut.
Jalan layang ini direncanakan sepanjang hampir satu kilometer yang terbagi atas panjang struktur 253 meter, panjang oprit kiri 356 meter dan oprit kanan 327 meter dengan lebar 18 meter dengan kebutuhan anggaran pembangunan sekitar Rp135 miliar.
Bila jalan layang ini terealisasi, maka pergerakan barang dari KEK Palu ke Pelabuhan Pantoloan tidak akan terhambat dengan kepadatan arus lalulintas di jalan trans Sulawesi, atau sebaliknya kelancaran dan keamanan trans Sulawesi tidak terganggun lalulintas angkutan barang-barang industri dari KEK ke Pelabuhan.
Sementara itu, Pemerintah Kota Palu berkepentingan dengan jalan layang ini sebab akan menjadi bagian dari jalan lingkar timur Kota Palu yang sedang dibangun pemerintah kota sebagai jalur alternatif mendukung poros tunggal Palu – Mamboro-Pantoloan yang kini semakin padat lalulintas.
Di forum itu, ratusan warga Pantoloan – Palu Utara juga mengeluhkan PT Pelindo V yang membawahi Pelabuhan Pantoloan. Sorotan ini terkait rencana pembebasan lahan yang bakal menggeser pemukiman sebagian warga Pantoloan untuk perluasan pelabuhan terbesar di Sulawesi Tengah itu.
Pada pertemuan yang berlangsung dua jam lebih itu, mayoritas warga menanyakan kesungguhan BUMN itu melakukan negosiasi ganti rugi tanah seluas 34 hektar itu. Menurut Muhsen salah satu tokoh masyarakat setempat, ada problem serius dalam negosiasi harga. Dan sejauh ini negosiasi belum mendapat kata sepakat.
Tambah Muhsen, para pertemuan terdahulu, PT Pelindo melalui salah satu pejabatnya, pihak Pelindo bersedia membayar Rp300 ribu per meter. Tawaran tersebut belum disepakati warga. Pasalnya, warga masih bertahan pada harga yang sudah disepakati sesama masyarakat Pantoloan yang terdampak perluasan sebesar Rp5 juta per meter.
Dan sejak pertemuan itu ungkapnya belum kemajuan yang berarti, soal kepastian antara dua harga itu. Sementara di satu sisi, PT Pelindo melarang warga untuk sekadar memperbaiki apa lagi membangun rumah yang masuk pada klaim PT Pelindo tersebut. ”Ini bagaimana Pak, kami warga dilarang memperbaiki rumah. Padahal banyak yang dapurnya sudah lapuk dan bocor. Sementara realisasi pembayaran masih terus digantung,” curhat Muhsen.
Berikut biaya Konstruksi Fly Over Pantoloan
Panjang Total: 1.000 meter
Panjang struktur: 235 meter
Panjang oprit kiri: 356 meter
Panjang oprit kanan: 327 meter
Lebar jalan: 18 meter
Dana: Rp135 miliar.
(kia/Palu Ekspres)
