PALU EKSPRES, TOLITOLI – Sebanyak 30 anggota DPRD Kabupaten Tolitoli terancam mengembalikan dana tunjangan yang telah diteriama selama 8 bulan, terhitung sejak September 2017 sampai April 2018. Besaran pengembalian setiap anggota DPRD di taksir sebesar Rp 30 juta setiap anggota.
Kepala Bidang ( Kabid) Anggaran Badan Keuangan Daerah ( BKD)Tolitoli, Iskandar Dahlan dikonfirmasi Palu Ekspres Senin (23/4) di ruangannya mengatakan, informasi yang beredar masalah pengembalian tunjangan yang telah diterima anggota DPRD Tolitoli masih sebatas rumor yang berkembang.
Pasalnya sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan secara tertulis hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) pusat.
“Itu cuma asumsi, karena sampai saat ini pihaknya belum menerima hasil pemeriksaan secara tertulis, apakah tunjangan yang diberikan kepada 30 anggota DPRD masuk kategori klasifikasi rendah atau sedang,” kata Iskandar.
Ia menjelaskan, saat ini BPK masih tahap pemeriksaan dan masih mengkaji apakah masuk lalisfikasi rendah atau sedang. Jika ada secara resmi hasil pemeriksaan bahwa penerapan tunjangan masuk klasifikasi rendah, secara otomotis semua anggota DPRD diwajibkan untuk mengembalikan tunjangan yang mereka sudah terima.
Tetapi jika hasil pemeriksaan masuk kategori klasifikas sedang juga secara otomatis mereka tetap menerima tunjangan sesuai dengan klasifikanya.
“Saya selaku Kabid masih menunggu surat resmi dari hasil pemeriksaan,” jelasnya.
Ditanya besaran tunjangan klasifikasi rendah dengan sedang, menurut Iskandar, kalau mengacu pada aturan besarannya kalau klasifikasi sedang setiap anggota DPRD setiap bulannya menerima Rp 27 juta, namun itu bervarisi karena beda dengan pimpinan DPRD. Dan kalau klasifikasi rendah besaran yang mereka teriama di angka Rp 17 juta.
Iskandar menjelaskan, dengan belum adanya surat resmi penerapan kalisifikasi, pihaknya telah memerintahkan bendahara BKD untuk menunda tunjangan DPRD, karena kalau dipaksakan untuk dibayarkan dan masih menggunakan klaisifikasi sedang, dan nantinya keluar surat resmi bahwa masuk kategori rendah, dampak pengembaliannya akan semakin besar.
“Untuk tunjangan bulan Mei saya pending sambil menunggu surat resmi dari hasil pemeriksaan,” ujarnya.
Di tempat terpisah Wakil Ketua DPRD Tolitoli, Mustarim dikonfirmasi Palu Ekspres terkait pengembalian tunjangan anggota DPRD, mengatakan sampai saat ini pihaknya hanya mendengar ada informasi seperti itu.
“Saya juga baru dengar kalau ada informasi pengembalian tunjangan anggota DPRD,” ucapnya.
Informasi yang diterima kata Mustarim, karena adanya Surat Edaran (SE) yang baru dari Mentri Dalam Negeri (Mendagri), yang salah satu poinnya menyebutkan Dana Bagi Hasil (DBH) Propinsi Sulteng tidak bisa di masukan sebagai pendapatan perhitungan.
(mg6/Palu Ekspres)
