PALU EKSPRES, MAKASSAR – Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait sengketa Pilwalkot Makassar diprediksi akan berdampak pada roda perekonomian masyarakat Kota Makassar.
Dua calon dinilai akan lebih mendatangkan manfaat ekonomi yang besar ketimbang skenario kotak kosong.
Demikian ulasan pakar ekonomi dari Universitas Hasanuddin, Prof Dr Muhammad Asdar dalam diskusi bertema “Membedah Dampak Putusan MA” di Warkop Dottoro, Jalan Boulevard, Makassar, Minggu (15/4).
Asdar yang juga Rektor Universitas Cokroaminoto Makassar ini menjelaskan pilkada senantiasa berdampak secara langsung terhadap sektor mikro ekonomi. Mikro ekonomi antara lain terdiri atas belanja masyarakat, belanja pemerintah (APBD), investasi, dan aktivitas ekspor-impor.
“Yang paling terkena dampaknya adalah belanja masyarakat dan belanja pemerintah. Sehingga secara ekonomi
Kalau dua-duanya maju maka itu akan lebih baik secara ekonomi jauh lebih baik kalau dua atau lebih calon yang bertanding dibanding hanya satu calon. Karena mempertimbangkan adanya multiplier effect tadi,” kata Asdar.
“Karena tentu berbeda manfaatnya bagi roda perekomian masyarakat bila ada dua paslon yang menggelontorkan dana pemenangan ketimbang hanya ada satu paslon,” terangnya.
Iklim investasi dan aktivitas ekspor-impor juga bisa terkena dampak pilkada sekira gejolak politik yang berlarut-larut. Skenario terburuk, aktivitas bisnis dapat saja terhenti bila terjadi bentrok berkepanjangan sebagai buntut dari kekecewaan salah satu tim paslon.
“Tapi harapan kita apapun nanti putusan MA semoga ada solusi untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kalaupun terjadi yang paling buruk kita berharap tidak berdampak ke sektor ekonomi,” imbuhnya.
Kasasi Ditolak MA
Sengketa pemilihan walikota Makassar berakhir dengan keputusan penolakan kasasi KPU Makassar terhadap calon walikota Makassar Muhammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto hari ini, Senin (23/4/18).
Atas penolakan tersebut jenderal lapangan unjuk rasa tersebut meminta simpatisan untuk menutup full jalan di bawah jembatan fly over.
“Saya menyampaikan putusan kasasi tidak memihak kepada kita, bahwa putusan ini sudah A1, dan yang bertanggung jawab hari ini adalah PT TUN,” ujar Jenderal Lapangan, Arul.
Keputusan penolakan kasasi tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara Mahkamah Agung, Suhadi. Putusan MA itu dibacakan oleh tiga hakim Agung dengan nomor perkara 250K/TUN/Pilkada/2018.
“Iya, Kasasi ditolak, infonya sudah ada dari Panitera Muda Manejemen Perkara,” jelas Suhardi.
Ketegangan antara simpatisan dan aparat kepolisian pun terjadi saat simpatisan bertolak dari fly over ke PT TUN.
(sul/fajar)
