PALU EKSPRES, PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada Rabu 25 April menerima kunjungan kerja komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di ruang Polibu. Rombongan anggota dewan melaksanakan kunjungan kerja spesifik panitia kerja Minerba dan peninjauan aktifitas pertambangan di Palu Sulawesi Tengah.
H Gus Irawan Pasaribu selaku ketua rombongan mengatakan bahwa kedatangannya guna melaksanakan fungsi pengawasan yang menjadi tugasnya. Selain itu juga melihat aktivitas penambangan tanpa izin (PETI). Dimana umumnya penambangan ilegal sangat tidak ramah lingkungan.
Biasanya proses penambangan menggunakan bahan kimia merkuri atau sianida yang merupakan zat berbahaya bagi manusia dan lingkungan sekitar Ia mengingatkan bahwa konvensi Minamata telah melarang penggunaan merkuri dan zat berbahaya lain yang memberi dampak buruk kepada lingkungan, bahkan berdampak jangka panjang, yang apabila tidak ditangani dengan seksama maka dipastikan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Baik dari segi ekonomi maupun ekosistem.
“Kami menaruh perhatian besar pada permasalahan minerba. Kehadiran kami Ini merupakan bentuk perhatian besar, kita sudah lihat tadi di Poboya”, katanya. Ia pun mengungkapkan maraknya tambang tanpa izin merupakan sebuah masalah yang nyata. Itu mengakibatkan orang berlomba-lomba datang dan mengambil keuntungan sesaat tanpa berpikir akan dampak nantinya. Data menunjukan, sudah sekitar 850 PETI skala kecil yang melakukan aktifitas penambangan tanpa melalui pengolahan limbah yang baik.
“Untuk kota Palu, dari 10 sampel, 7 terkontaminasi. Dengan ambang 0.005mg/l-0.008mg/l sejatinya ambang batas aman adalah 0.001/l dan Polda Sulteng sudah menghentikannya. Sebanyak 5kg mercury diamankan di wilayah itu yang PT Cita Palu Mineral sebagai pemegang kontrak tambang Poboya ”, ungkap politisi Gerindra itu.
Di samping permasalahan itu, ia dan rombongan yang merupakan wakil rakyat juga mendengar keluhan dari warga setempat yang mayoritas mencari nafkah dengan cara menambang, untuk memperhatikan nasibnya.
Irawan menginginkan harus adanya solusi konkret mengenai permasalahan tersebut, agar rakyat tidak kehilangan mata pencahariannya, sekaligus alam dapat pula terjaga. Menurutnya harus ada kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat secara baik.
“Kita harus patuh terhadap UU dan sekaligus penduduk tidak kehilangan mata pencaharian. Kegiatan pt CPM dan masyarakat tentu bisa berkolaborasi layaknya bapak anak angkat, agar semua dapat terpola dengan baik, dan ada teknologi pengelolaan yang ramah lingkungan agar masyarakat memiliki masa depan dan lingkungan tetap terjaga”, tandas Irawan.
Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H Longki Djanggola, M Si mengatakan, bahwa sumberdaya daya mineral yang terkandung di wilayahnya merupakan sebuah anugerah dari Tuhan yang harus dikelola secara bijak. Ia mengungkapkan bahwa telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi polemik mengenai tambang di wilayah tersebut. Khususnya di Poboya.
Dari 163 perusahaan yang memiliki izin tambang di Sulawesi Tengah 107 diantaranya sudah proses produksi, dan sisanya masih tahap eksplorasi. Kemudian ada 4 perusahaan yang memiliki kewajiban tanggungan terhadap negara yang belum diselesaikan telah ia laporkan ke pihak yang berwajib.
(HUMAS)
